Sri Mulyani Merasa Kecolongan

Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani merasa kecolongan dengan munculnya kasus markus pajak senilai Rp 25 miliar yang menyeret salah seorang pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Gayus Tambunan.
 
"Kami sudah ada sistem pengamanannya, tapi ini kenapa enggak 'bunyi' pada kasus Gayus ini?" pertanyaan retoris Sri Mulyani dalam jumpa pers di Gedung Kementerian Keuangan, Jalan Wahidin, Jakarta, Selasa (30/3/2010).

Sri Mulyani menyatakan kelemahan sistem yang dimilikinya terlihat dari munculnya kasus Gayus Tambunan, tersangka markus pajak senilai Rp 25 miliar. Selain sistem pengawasan, lanjutnya, pihaknya menekankan pada lemahnya sistem pengaduan masyarakat.

"Kenapa kami tidak bisa mendeteksi lebih dini? Ini merupakan hal yang harus kita evaluasi, yaitu salah satunya adalah unit kepatuhan internal atau Itjen," keluhnya.

Sri Mulyani mengatakan, pihaknya telah mengadakan kerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) terkait kasus tersebut dan meminta Itjen Depkeu untuk menelaahnya.

"Saya meminta Itjen untuk menelaah seluruh laporan, tindakan apa yang sudah dilakukan, dicek apa belum, apa yang bisa dilakukan," ujarnya.

Berkaitan dengan pemeriksaan kasus Gayus, Sri Mulyani mengatakan pihaknya akan mengidentifikasi apakah ada kolaborasi penyelewengan yang dilakukan aparat pajak dengan wajib pajak.

Dia menyatakan tidak akan ada toleransi bagi siapapun yang telah merugikan negara. Untuk itu, kalau memang ada yang memiliki bukti (informasi) Gayus bekerja tim atau network, Kementerian Keuangan meminta informasinya disampaikan ke pihaknya. Tapi meski tidak dibantu dengan informasi dari luar, Kemenkeu tetap akan mencari fakta apakah Gayus bekerja sendiri atau dengan pola lain.

"Kami berusaha membangun kultur yang baik, kalau ada yang merugikan negara, maka wajib pajak pun akan kena konsekuensinya," tegasnya.

(nia/dnl)