DPR Kecam Pemerintah Soal Defisit Gas

Jakarta - DPR mendesak pemerintah untuk mengutamakan suplai gas untuk kebutuhan dalam negeri bukan untuk ekspor. Pasalnya krisis gas yang terjadi diakibatkan adanya suplai gas kepada sektor ekspor dalam jumlah besar.

Demikian diungkapkan oleh Ketua DPR-RI Marzuki Alie dalam pembukaan sidang paripurna DPR-RI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (5/4/2010).

"Dewan menaruh perhatian atas terjadinya krisis gas, pasokan gas untuk Perusahaan Gas Negara (PGN) defisit hingga 300 juta standar kaki kubik. Hal tersebut diakibatkan adanya suplai gas yang besar kepada industri yang bergerak di bidang ekspor, padahal seharusnya pemerintah mengutamakan suplai gas untuk kebutuhan dalam negeri," ujar Marzuki.

Ia mengatakan, jumlah pasokan gas ke pasar domestik sudah diatur dalam UU No.22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi. Saat ini pasokan gas yang digunakan untuk ekspor mengakibatkan suplai gas ke industri pupuk dan kebutuhan pembangkit tenaga listrik dipangkas.

"PLN terpaksa mengganti gas dengan solar industri jenis high speed diesel yang mengakibatkan naiknya biaya operasional pembangkit. Jika hal ini terus berlangsung maka listrik akan mengalami byar pet terus-terusan dan ongkos produksi listrik juga bertambah," jelasnya.

Marzuki menjelaskan, untuk industri pupuk misalnya dibutuhkan gas sebanyak 1.436 MMSCFD untuk jangka waktu 4-15 tahun ke depan bagi kurang lebih 11 unit pabrik pupuk urea pada beberapa industri pupuk.

"Maka kelangkaan gas untuk industri atau pabrik berdampak pada penurunan produksi pupuk dan suplai pupuk ke pasar," terangnya.

Maka dari itu, lanjut Marzuki, DPR meminta perhatian pada PT Pertamina agar lebih berperan dalam meningkatkan kapasitas nasional di industri Migas.

"Dengan memprioritaskan penggunaan barang modal dan jasa produksi dalam negeri dan melakukan percepatan di dalam proses alih teknologi sesuai dengan peraturan yang berlaku," tutup Marzuki.
(dru/dnl)