RI Butuh 10.000 Tenaga Penilai

Jakarta - Indonesia butuh 10 ribu tenaga jasa penilai yang bergerak di bidang properti dan bisnis terutama berkaitan dengan penilaian saham sektor tersebut pada tahun 2014.

Ketua Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) Hamid Yusuf menyatakan kebutuhan penilai berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi. Di negara setara Indonesia, mestinya 1 juta orang dilayani 50 penilai, tapi di Indonesia 1 juta penduduk dilayani kurang dari 10 penilai.

"2012 kita selalu membutuhkan penilai 5000-6000 orang, 10 tahun ke depan butuh 10.000 orang," ujarnya saat konferensi pers MAPPI, di Kantor Kementerian Keuangan, Jalan Wahidin, Jakarta, Kamis (8/4/2010).

Sebagai negara besar, Hamid menilai Indonesia masih kekurangan tenaga jasa penilai yang bergerak di bidang properti dan bisnis dalam hal ini penilaian saham. Hingga tahun 2012, Indonesia membutuhkan tambahan penilai sekira 5-6 ribu orang. Saat ini, ujarnya, jumlah penilai yang menjadi anggota MAPPI masih berjumlah 2 ribu orang.

Menurut Hamid, pada tahun 2012 bisnis dan keuangan akan menjadi lebih dilematis kalau tidak dikelola dengan baik. Saat ini pertumbuhan anggota MAPPI sendiri hanya sekira 5-10% per tahun dan sekira 450 kota dan kabupaten membutuhkan jasa penilai untuk menilai aset publik. Saat ini untuk kebutuhan jasa penilai masih sekitar 50% berasal dari BPK.

"Bahayanya kalau nilai yang diungkapkan tidak sejalan dengan ekonomi makro, maka nilai itu menjadi buble yang didalamnya kosong," imbuh Hamid.

RI Tuan Rumah Kongres Penilai

Indonesia ditunjuk untuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan Kongres Profesi Penilai dan Konsultan se-Asia Pasifik (Pan Pacific Congress/PPC) ke-25 pada 27-30 September 2010 mendatang.

Sejumlah negara yang dijadwalkan akan hadir antara lain dari Jepang, Korea, Sinagpura, Korea, Amerika Serikat, Australia, Selandia Baru, Malaysia, Filipina, China, Taiwan, Jerman, Kanada, dan Mexico.

Menurut Hamid Yusuf mengatakan pertemuan tersebut bertema Financial Crisis Global Uncertainty and Borderless Competition akan diselenggarakan di Nusa Dua Bali dihadiri oleh sekira 500 delegasi.

"Pertemuan akan dihadiri sekitar 500 delegasi dari 14 negara dan direncanakan dibuka Wapres," ujarnya.

Sementara itu, menurut Kepala Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai Kementerian Keuangan, Langgeng Subur menyatakan bahwa ini adalah kali pertama Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah sejak 50 tahun penyelenggaraan PPC.
(nia/qom)