DPR Batal Boikot Sri Mulyani

DPR Batal Boikot Sri Mulyani

- detikFinance
Jumat, 09 Apr 2010 12:08 WIB
Jakarta - Rencana DPR untuk memboikot Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam pembahasan RAPBN-P 2010 tidak akan dilaksanakan. Hari ini pada pukul 14.00 Wib, DPR dan Sri Mulyani akan mengadakan pembahasan RAPBN-P 2010.

"Siang ini, kami akan bertemu DPR RI membahas APBN-P 2010," ujar Sri Mulyani dalam jumpa pers di Gedung Kementerian Keuangan, Jalan Wahidin Raya, Jakarta, Jumat (9/4/2010).

Sebelumnya, DPR RI menyatakan akan ada pemboikotan terhadap rapat-rapat yang dihadiri Sri Mulyani sebagai buntut dari kasus bailout Bank Century. Namun, berdasarkan Rapat Paripurna tanggal 5 April lalu, pemboikotan tersebut tidak terjadi.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sebelumnya, Ketua Banggar DPR Harry Azhar Azis mengatakan, akibat dari kasus Bank Century terutama setelah DPR menyatakan bailout bermasalah, muncul mosi yang percaya di kalangan dewan terhadap Sri Mulyani.

"Dengan adanya keputusan kasus Bank Century di paripurna kemarin saya kira ada sebuah masalah yakni ketidakpercayaan baru terhadap Sri Mulyani," ungkapnya.

Sri Mulyani menyatakan pembahasan APBN-P 2010 ini sangat penting karena melihat perubahan pada keadaan perekonomian dunia. "Karena asumsi global yang mulai recovery, dari pertumbuhan ekonomi dunia. Negara ASEAN juga melakukan revisi ke atas," ujarnya.

Berdasarkan UU APBN 2010, yaitu pasal 27, perubahan dalam APBN 2010 bisa dilakukan jika terjadi perubahan asumsi makro, perubahan pokok kebijakan fiskal, pergeseran anggaran dari beberapa kementerian, dan adanya proposal penggunaan SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran).

"Perubahan ini bila ada perubahan lebih 10% dari asumsi yang telah ditentukan," jelasnya.

Untuk asumsi makro, Sri Mulyani menyatakan pertumbuhan ekonomi sebesar ditetapkan sebesar 5,5%. Inflasi direvisi dari 5% menjadi 5,7%. Nilai tukar dari Rp 10 ribu/US$ menjadi Rp 9.500/US$. Suku bunga SBI 3 bulan dari 6,5% menjadi 7%. Harga minyak dari US$ 65 per barel menjadi US$ 77 per barel. Sedangkan untuk lifting minyak tidak ada perubahan, yaitu tetap di 965 ribu barel.

"Yang direvisi adalah harga minyak dunia, inflasi agak meningkat, nilai tukar yang agak menguat. Lifting dan growth (pertumbuhan ekonomi) yang tidak akan kita ubah," tutupnya.
(nia/dnl)
Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads