Politisasi Perdagangan Bebas ASEAN-China Buang Energi

Politisasi Perdagangan Bebas ASEAN-China Buang Energi

- detikFinance
Senin, 12 Apr 2010 09:36 WIB
Jakarta - DPR berniat mempermasalahkan kesepakatan perdagangan bebas ASEAN-China (AC-FTA) dengan membentuk Panja Khusus AC-FTA. Namun pembentukan Panja AC-FTA itu diharapkan tidak mendorong terjadinya politisasi karena hanya akan membuang-buang energi saja.
 
Wakil Ketua Umum Kadin Sandiaga S. Uno menegaskan, wacana perselisihan renegosiasi ASEAN China Free Trade Agreement (AC-FTA) sudah saatnya dihentikan. Justru paling terpenting saat ini, pemerintah harus identifikasi sektor-sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang terkena dampak dan bekerja keras meningkatkan daya saing industri dalam negeri dalam rangka AC-FTA.
 
"AC-FTA tidak perlu dipolitisasi, buang-buang energi saja, ada plus dan minusnya," kata Sandiaga saat dihubungi detikFinance, Senin (12/5/2010).
 
Menurutnya, disaat seperti ini Indonesia harus mengambil peluang untuk meningkatkan ekspor ke China dan meminimalisasi dampak negatif terhadap perdagangan bebas ASEAN-China. Soal wacana pembentukan pansus AC-FTA oleh DPR-RI menurutnya justru akan membuang-buang waktu dan tenaga.
 
"Waduh capek deh, kapan kelarnya? Nanti nggak bisa fokus perbaiki kinerja lagi," katanya saat ditanya akan bergulirnya pansus ACFTA.
 
Sementara anggota DPR RI Komisi VI yang membidangi industri dan perdagangan, Nasril Bahar mengatakan hari ini komisi VI akan melakukan rapat kerja dengan Menteri Perdagangan (Mendag) Mari Elka Pangestu. Komisi VI akan menyinggung soal kesepakatan Mendag soal renegosiasi ACFTA beberapa waktu lalu, meski pembahasan utama raker hari ini mengenai persetujuan APBN- Perubahan 2010.
 
"AC-FTA hari ini masih sebatas hanya pandangan umum terhadap proses negosiasi," katanya.
 
Namun kata dia, pada minggu berikutnya, komisi VI baru akan fokus untuk masuk pada tahap evaluasi implementasi dan hasil renegosiasi, yang akan disusul dengan pembahasan panitia kerja (panja) AC-FTA.
 
"Sementara kemungkinan komisi I akan mencoba menggagas pansus terhadap proses perjanjian luar negeri (ACFTA) yang merugikan bangsa," terangya.

(hen/qom)

Anda menyukai artikel ini

Artikel disimpan

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Belum ada komentar.
Jadilah yang pertama berkomentar di sini
Hide Ads