"Saya menyerukan jangan ada impor broken dari Thailand, ngapain kita impor, kita sudah ada kok," kata Sutarto dalam jumpa pers di kantornya, Senin (12/4/2010).
Selama ini, kata dia, izin impor beras pecah (broken) mekanismenya melalui rekomendasi Kementerian Pertanian kepada Kementerian Perdagangan. Setelah itu pihak Kementerian Perdagangan membuka izin impornya.
"Alasannya selama ini, kalau impor itu selalu lebih murah, dia tidak berpikir kalau impor itu mematikan banyak orang," katanya.
Ia memperkirakan kebutuhan beras pecah di dalam negeri hanya mencapai 200.000 ton lebih per tahun. Kebutuhan beras broken impor banyak digunakan untuk perluasan produksi tepung beras, bihun, dan lain-lain.
Padahal kata dia, dari total produksi beras di dalam negeri yang mencapai 40 juta ton per tahun dengan potensi broken sebesar 10% maka ada potensi suplai beras broken dari dalam negeri sebanyak 4 juta ton per tahun.
Penutupan keran impor beras broken menurutnya sangat penting, apalagi saat ini Bulog sangat selektif menerima pengadaan kualitas beras khususnya beras pecahan yang di atas 20%. Jika beras-beras broken yang ditolak oleh Bulog bisa dialihkan untuk kebutuhan sektor pengolahan beras broken seperti tepung beras dan bihun maka akan tercipta pasar bagi beras broken dalam negeri.
"Kalau ada pasarnya, kita bisa terima beras yang bagus-bagus," katanya.
Berdasarkan data Bulog sepanjang tahun 2010 hingga April 2010, pengadaan beras yang telah dilakukan Bulog baru mencapai 337.871 ton beras dari kontrak sebanyak 434.437 ton. Hal ini karena mundurnya masa panen raya tahun 2010 yang akan terjadi pada April-Mei sedangkan tahun 2009 lalu terjadi di Februari-Maret.
Selain itu, mulai tahun ini Bulog mulai memperketat penerimaan beras dengan mempersyaratan pembelian beras dengan broken maksimal 20%. Walhasil sebanyak 23% atau 60.000 ton beras ditolak oleh Bulog karena butir patah atau brokennya rata-rata di atas 20%.
(hen/dnl)










































