BPK: Laporan Keuangan Daerah Membaik

Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menilai penyajian laporan keuangan oleh pemerintah daerah. Jumlah entitas yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terus meningkat dari tahun ke tahun.

Hal itu berdasarkan hasil pemeriksaan semester II-2009 yang dilakukan BPK atas 189 LKPD tahun 2008 dan 1 LKPD tahun 2007 serta 4 laporan keuangan badan lainnya. Berdasarkan hapsem itu, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada 4 entitas, Wajar Dengan Pengecualian (WDP) kepada 107 entitas, opini tidak wajar pada 11 entitas dan disclaimer pada 67 entitas.

Khusus untuk pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2007 milik Kabupaten Yahukimo, Papua, BPK menyatakan disclaimer.

Demikian disampaikan Ketua BPK Hadi Poernomo saat menyampaikan Hasil Pemeriksaan Semester II tahun 2009 di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Selasa (13/4/2010).

Hadi menjelaskan, opini LKPD 2007 dan 2008 mengalami peningkatan. Entintas yang memperoleh WTP pada tahun 2006 baru 3 entitas, pada 2008 bertambah menjadi 12 entitas. Hal ini menunjukkan perbaikan pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang mampu menyajikan laporan keuangan secara wajar.

"Hasil pemeriksaan BPK semester II mengungkapkan bahwa menunjukkan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang diselenggarakan pemreintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD serta badan-badan lainnya masih memerlukan peningkatan diantaranya kualitas penyusunan laporan keuangan, efektifitas pelaksanaan program, kepatuhan pada peraturan perundang-undangan dan efektifitas pengendalian intern," urai Hadi.

Dalam laporan tersebut, BPK menyatakan disclaimer untuk sejumlah entitas atas berbagai alasan seperti adanya pemalsuan warkat deposito pemerintah, pengeluaran uang daerah di Kabupaten yang tidak melalui mekanisme APBD. (qom/dnl)