Kebijakan Ekspor Gas Kurangi Devisa RI Rp 155,7 Triliun

Jakarta - Kebijakan ekspor gas yang diterapkan pemerintah, justru telah membuat negeri ini harus kehilangan devisa sebesar Rp 155,7 triliun setiap tahunnya.

Menurut Pengamat Minyak dan Gas  Qoyum Tjandranegara, ekspor gas yang dilakukan pemerintah telah membuat konsumen gas di dalam negeri harus membakar bahan bakar minyak (BBM) untuk menggantikan gas tersebut. Padahal dari sisi harga, harga BBM dua kali lipat dari harga gas yang diekspor.

"Harga gas yang diekspor itu setengah dari harga BBM yang dibeli konsumen. Berdasarkan hitungan saya harga gas ekspor sebesar Rp 4.000 itu, setara dengan harga BBM yang dikonsumsi Rp 8.000 per liter," ujar Qoyum dalam  acara Sinergi untuk memenuhi energi bangsa di Balai Kartini, Jalan Jenderal Gatot Subtoro, Jakarta, Selasa (13/4/2010).

Padahal, lanjut dia, jika devisa sekitar Rp 155,7 triliun itu bisa diamankan, maka dana sebesar itu bisa digunakan untuk membangun infrastruktur.

"Itu bisa digunakan untuk membuat pipa gas Jawa-Sumatera-Kalimantan, yang dananya tidak akan lebih dari Rp100 triliun,” ungkap mantan Dirut PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk ini.

Pada kesempatan yang sama, Kepala BP Migas R Priyono  menyatakan ekspor gas yang ada saat ini adalah kontrak yang sudah ditandatangani  pada masa yang lalu. Kontrak-kontrak tersebut ditandatangani karena pada saat itu kebutuhan gas di dalam negeri masih belum besar.

"Saat itu, masyarakat lebih suka menggunakan BBM karena harganya yang lebih murah," kata dia.

Faktor lainnya mengapa gas  diekspor yaitu belum adanya infrastruktur penyaluran gas yang memadai, sementara sebagian besar sumber gas berada di Indonesia bagian Timur dan para produsen berada di Pulau Jawa.

"Saya pernah ditanya oleh salah seorang Menteri. Pak Pri kenapa kok gas diekspor semua? Saya bilang kalau bapak butuh gas saya bisa sediakan sekarang juga. Tapi masalahnya ada tidak LNG receiving terminalnya," kata dia.

Namun Priyono menyatakan, pihaknya terus berupaya meningkatkan pasokan gas untuk memenuhi kebutuhan konsumen domestik.

"Kami tetap berpihak kepada domestik. Buktinya pupuk, Krakatau Steel dan PLN tetap mendapatkan pasokan gas, meskipun hanya membeli dengan harga murah," kata dia.


(epi/dro)