Daerah Minta DAU Dinaikkan 1% Per Tahun

Jakarta - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) meminta Dana Alokasi Umum (DAU) dinaikkan secara bertahap hingga 1% per tahun hingga mencapai 33% dalam APBN. Hal tersebut digunakan untuk mengatasi kemiskinan dan pengangguran di daerah.

Demikian dikatakan oleh Wakil Ketua DPD-RI Abdul Gafar Usman dalam konferensi persnya di Gedung DPD-RI, Jakarta, Senin (19/04/2010).

"Dana transfer ke daerah terus dikembangkan sebagai konsekuensi pembangunan otonomi daerah dalam bingkai NKRI. Dana alokasi umum digunakan sebagai instrumen pemersatu nasional. DAU tersebut harus naik secara bertahap, 1% per tahun hingga mencapai 33% untuk mengatasi kemiskinan dan pembangunan di daerah," ujar Abdul Gafar.

Ia menambahkan, dana transfer ke daerah dalam bentuk PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) dan BPHTB (Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan) agar segera ditetapkan menjadi pajak daerah yang langsung dikelola oleh daerah.

Dalam APBN-P 2010 yang akan dibahas di Badan Anggaran DPR, belanja transfer ke daerah meningkat menjadi Rp 343,3 triliun yang berarti mendapat tambahan dana sekitar Rp11,8 triliun. Perubahan anggaran transfer ke daerah tersebut berupa penambahan dana perimbangan khususnya bagi hasil Rp 4,5 triliun, dana penguatan infrastruktur dan prasarana daerah sebesar Rp 7,1 triliun dan pengembalian penerusan hibah menjadi tetap di belanja pemerintah pusat sebesar Rp 243,3 miliar.

Selain itu, DPD juga mendesak pemerintah dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) tidak mensyaratkan dana pendamping. "Atau paling tidak dana pendamping diturunkan menjadi 3-5% saja," tambah Abdul Gafar.

DPD juga mengharapkan laju pertumbuhan ekonomi perlu dipacu menjadi 6,0% sampai 6,5% dengan memanfaatkan perekonomian dunia yang membaik dan membangun daya saing agar tidak tertinggal dari negara sekitar yang mulai tumbuh dan memanfaatkan perkembangan ekonomi China dan India sebagai pemicu.

"Tingkat investasi yang diperkirakan akan mengalami pertumbuhan sekitar 7-8% pada tahun 2010 harus dikawal pemerintah agar menjadi kenyataan melalui berbagai upaya penyiapan iklim investasi yang kondusif serta penyediaan infrastruktur dan lokasi yang tepat terutama di daerah tertinggal," jelas Abdul Gafar.

Lebih lanjut Ia mengatakan pertimbangan DPD RI ini sesuai dengan amanat konstitusi untuk menjadi pertimbangan DPR-RI dalam melakukan pembahasan bersama pemerintah untuk menetapkan Undang-undang perubahan atas undang-undang nomor 47 tahun 2009 tentang APBN 2010.

(dru/dnl)