DPR: Proyeksi Pertumbuhan RI oleh IMF Sesuai Perkiraan

Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat menilai revisi International Monetary Fund (IMF) atas asumsi pertumbuhan ekonomi (PE) Indonesia tahun 2010 di angka 6% masih berada di kisaran yang Badan Anggaran tentukan. Namun, kisaran PE Indonesia tahun 2010 masih pada angka 5,7-6%.

"Pembicaraan awal Banggar pada 5,7-6%. Kalau melihat pemerintah di angka 5,5%, itu pesimis banget. Apalagi didukung prediksi BI, 5,6-6%. Jadi kalau IMF bilang 6%, itu sama dengan batas atas kita," ujarnya kepada detikFinance, Jumat (23/4/2010).

Namun, Harry tidak mengabaikan hasil rapat pemerintah dengan komisi XI yang memutuskan PE tahun ini hanya bisa ditekan ke atas mencapai 5,8%.

"Kita tetap pada prediksi awal di antara itu. Jadi kalau 5,7-5,8%, masih pada kisaran. Ini kan bukan sekadar keputusan ekonomi bukan hanya hitungan angka-angka ekonomi, tapi ada keputusan politik," ujarnya.

Harry menyatakan, pencapaian angka PE pada 6% itu bisa tercapai dengan meningkatkan sisi penawaran, bukan permintaan melalui penambahan subsidi. Penawaran yang bisa ditingkatkan yaitu investasi di bidang infrastruktur.

"Harus meningkatkan supply, penawaran dari public investment yang kuat untuk infrastruktur. Kalau belanja ditingkatkan dari sisi permintaan maka hanya akan menambah inflasi," tegasnya.

Harry menilai, pemerintah sudah seharusnya menggenjot PE sejak tahun awal pemerintahannya jika ingin mencapai PE sebesar 7,7 hingga akhir tahun pemerintahan (2014) seperti yang telah disampaikan Presiden SBY.

"Kan Presiden sudah sampaikan 7,7% hingga 2014. Kalau sekarang rendah terus tiba-tiba tinggi, tidak akan tercapai. Bukan semangat namanya. Mau dipompa apanya. Ini bukan suatu yang disuntik tapi lebih kepada budaya kerja," ujarnya.

Harry menyatakan kembali kesepakatan awal Banggar untuk asumsi makro terhadap RAPBN-P 2010. Untuk PE berkisar antara 5,7-6%, inflasi 5,2%, suku bunga SBI 3 bulanan 6,3%, nilai tukar Rupiah Rp 9.300 yang akan direvisi untuk diturunkan hingga Rp 9200, lifting minyak pada kisaran 965-975 ribu bph dengan harga minyak pada US$ 80 per barel

"Lifting 965-975 ribu bph, tapi dengar-dengar komisi VII bilang turun karena BP Migas sampaikan 917 ribu bph. Tapi itu tandanya BP Migas bertentangan dengan Presiden. Harusnya beritahu tahu dulu Presiden, sebelum ditandatangani," tegasnya.

Untuk tax ratio, Harry menyatakan tidak ingin terlalu ikut campur dalam penentuannya karena sudah ada tim yang menanganinya.

"Tax ratio saya belum lihat, kalau mampunya 11,9% berarti kenaikannya sekitar Rp 12 triliun, yang tadinya turun Rp 9 triliun. Jadi ada kenaikan Rp 3 triliun. Ini masih rendah yang membuktikan kualitas perpajakan kita yang buruk. Tapi untuk ini (tax ratio), saya free thinker, lebih mengikuti apa yang sudah direkomendasikan," tukasnya.

(nia/ang)