Target 800 Km Tol Butuh Dana Pemerintah Rp 22,93 Triliun

Cirebon -

Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) membutuhkan dukungan dari pemerintah dalam bentuk pendanaan sebesar Rp 22,93 triliun untuk mewujudkan 800 km jalan tol hingga 2014. Dana tersebut diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Demikian disampaikan anggota BPJT, Ahmad Gani Gazali dalam acara Media Gathering di Hotel Santika, Cirebon, Jawa Barat, Jumat (23/4/2010).

"Untuk persiapan pengusahaan jalan tol perlu dukungan pemerintah sebesar Rp 22,93 triliun," ungkapnya.

Gani menjelaskan, periode 2010-2014 berdasarkan Restra pembangunan jalan tol, dibutuhkan investasi sebesat Rp 61,19 triliun. Namun BPJT menilai, sebagian dana tersebut masih harus ditanggung pemerintah yang diambil dari APBN.

"Dari total Rp 22,93 triliun, land caping membutuhkan Rp 2,96 triliun, pengadaan tanah Rp 1,92 triliun dan konstruksi Rp 18,05 triliun," ucapnya.

Gani pun menegaskan, terdapat 14 ruas tol yang masuk dalam PPJT dan saat ini haknya berada di masing-masing badan usaha pengelola jalan tol. Satu ruas lagi sedang persiapan penandatanganan PPJT.

Sepanjang tahun 2009-2010 terdapat tiga ruas tol yang telah beroperasi. Diantaranya Bogor Ring Road (seksi I) dengan panjang 3,85 km. BORR dikerjakan PT Marga Sarana Jabar, anak usaha perseroan yang bekerja sama dengan Pemda. Biaya investasi yang telah dikeluarkan mencapai Rp 1,233 triliun, dengan investasi tanah 3p 54,09 miliar.

Kemudian, Kanci-Pejagan sepanjang 35 km yang digarap PT Semesta Marga Raya, anak usaha Bakrie Toll Road. Investasi sekitar Rp 2,094 triliun, dengan biaya pengadaan tanah Rp 122 miliar.

Terakhir, JORR seksi W1 sepanjang 9,85 km dengan total investasi mencapai Rp 1,628 triliun. Penanggungjawabnya adalah PT Jakarta Lingkar Barat Satu.

(wep/ang)