"Untuk PLN, sepanjang Januari hingga akhir maret yang belum terbayar Rp 11,5Β miliar, dari utang sebelumnya Rp 15 triliun," ujar Direktur utama Pertamina Karen Agustiawan dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (27/4/2010) malam.
Direktur utama PLN Dahlan Iskan mengakui konsumsi BBM untuk mengoperasikan pembangkit milik perseroan memang terus mengalami peningkatan seiring dengan berkurangnya pasokan gas sebesar 100 juta kaki kubik per hari (million standard cubic feet per day/MMSCFD) di PLTGU Muara Tawar.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau dapat 100 MMSCFD berarti kita tidak usah beli BBM lagi untuk Muara Tawar," kata Dahlan.
Direktur Keuangan PLN, Setio Anggoro Dewo menambahkan, untuk menekan pembengkakan anggaran tersebut maka perseroan mengusulkan untuk mengadakan tender terbuka dalam pengadaan tambahan BBM sebagai dampak pengurangan gas tersebut.
"Kami usulkan tender terbuka agar bisa hemat dari tambahan tersebut. Tapi yang komitmen dengan Pertamina kita tidak ganggu gugat. Kita berharap minimal bisa hemat Rp 200 miliar. Karena kehilangan gas nilainya Rp 5,9 triliun maka dengan tendernya bisa ditekan jadi Rp 5,7 triliun dalam setahun," paparnya.
(epi/qom)











































