PLN Minta Pemerintah Batasi Ekspor Batubara

Jakarta - PT PLN (Persero) meminta pemerintah menerbitkan aturan mengenai larangan ekspor batubara dengan kalori tertentu untuk menjamin ketersedian batubara untuk PLN dan juga konsumen batubara di tanah air.

"Harga batubara bisa murah, salah satunya dengan menerbitkan suatu regulasi. Misalnya dengan menentukan batubara dengan jenis kalori seperti apa yang harus diekspor sehingga harga bisa turun," kata Direktur Utama PLN, Dahlan Iskan dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (27/4/2010) malam.

Salah satu contohnya, lanjut Dahlan, adalah dengan membatasi ekspor hanya untuk batubara dengan kalori di atas 5.500 kkal/gr, sementara batubara untuk kalori di bawah 5.500 kkal/gr dialokasikan untuk konsumen domestik.

Menurut Dahlan, jika ini diberlakukan maka I tidak hanya PLN yang diuntungkan, namun juga kontraktor listrik swasta (independent power producer/IPP) serta konsumen domestik lainnya.

"Ini kan mungkin dilakukan, toh batubaranya juga punya negara kita sendiri," pungkas Dahlan.

Sebelumnya, Dirut PLN Dahlan Iskan menyatakan, PLN sebenarnya menginginkan memiliki tambang batubara sendiri untuk mengamankan pasokan bagi pembangkitnya.

Namun keinginan PLN memiliki tambang batubara itu sulit dilakukan karena PLN tidak punya kemampuan menyogok.

Menurut Dahlan, dari hasil pemantauan PLN tiga bulan terakhir, lahan-lahan tambang batubara sudah 'habis' dibagikan kepada para pengusaha swasta dan asing.

Kondisi inipun membuat PLN  membuat PLN memutuskan untuk menggandeng para Kuasa Pertambangan (KP) batubara dalam rangka kerjasama mendapatkan kepastian pasokan batubara untuk pembangkit listriknya. PLN akan memberikan modal kerja eksplorasi kepada para KP dan siap memberikan royalti kepada pemilik KP.

(epi/qom)