"Faktanya sekarang kan reformasi birokrasi lebih tinggi biayanya dari pada hasilnya," kata ekonom Dradjat Wibowo kepada detikcom, Rabu (5/5/2010).
Sebagai contoh kasus adalah program reformasi berupa renumerasi bagi pegawai jajaran Kemenkeu RI yang bertujuan mencegah penyimpangan uang negara. Tetapi fakta di lingkungan Ditjen Pajak serta Bea dan Cukai masih ada saja oknum menggerogoti uang negara yang seharusnya mereka jaga.
"Harapan kita pengganti Sri Mulyani bisa membawa pembaharuan reformasi birokrasi yang efisien dan efektif," pungkas Drajat yang mantan anggota Komisi IX DPR itu.
(lh/nrl)










































