Pengembangan Kawasan Difokuskan pada 183 Kabupaten

Jakarta - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memfokuskan pengembangan kawasan berbasis penataan ruang kepada 183 kabupaten tertinggal dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014. Dari 183 kabupaten tersebut, sebagian berada di provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal Bappenas, Suprayoga Hadi dalam sebuah diskusi Formadda NTT yang bertemakan Merancang Pembangunan NTT Berbasis Kawasan di Aula Margasiswa, Menteng, Jakarta, Sabtu (8/5/2010).

"NTT memiliki 20 daerah tertinggal dan 5 daerah terdepan. Karena masih banyaknya daerah tertinggal diprovinsi tersebut maka Bappenas memfokuskan kawasan berbasis penataan ruang di wilayah ini," ujar Hadi.

Hadi menuturkan, penataan ruang yang nantinya akan dilakukan yakni membentuk pola tata ruang sebuah kawasan lindung dan budi daya.

Untuk diketahui, NTT memiliki salah satu cagar budaya yang saat ini tengah berjuang untuk masuk kedalam 7 keajaiban dunia yakni Pulau Komodo.

"Kawasan lindung dan budidaya menjadi prioritas untuk dibangun di NTT. Serta mengembangkan pertanian lahan kering untuk menjaga ketahanan pangan lokal di wilayah tersebut," kata Hadi.

Hadi juga menyampaikan, pemerintah pusat juga akan mengembangkan kembali Kawasan Ekonomi Terpadu Mbay NTT yang dalam perjalanannya mengalami banyak kendala.

"Mbay telah dicetuskan sebagai Kawasan Ekonomi Terpadu sejak tahun 1998 lalu dengan nilai investasi mencapai Rp 60 miliar. Namun mengalami kendala karena belum optimalnya pengelolaan serta belum didukung oleh infrastruktur yang memadai," paparnya.

Untuk itu, lanjut Hadi, pemerintah berencana untuk memindahkan lokasi dari Kawasan Ekonomi Terpadu Mbay.

"Kita sedang mencoba melihat Kawasan Ekonomi Terpadu itu untuk dipindahkan dari Mbay ke Kupang atau Manggarai," tegasnya.

Lebih lanjut Hadi mengatakan, untuk mewujudkan pengembangan 183 daerah tertinggal  tersebut dibutuhkan investasi sebesar Rp 1.200 triliun.

"Kita membutuhkan dana untuk pengembangan 183 kabupaten tertinggal sebesar Rp 1.200 triliun," tandasnya.

(dru/qom)