Sulit Kalau Menkeu Berasal Dari Parpol

Jakarta - Banyak pihak mengkhawatirkan Presiden SBY akan memilih Menteri Keuangan yang berasal dari Partai Politik untuk menggantikan Sri Mulyani. Karena sosok dari partai politik akan sulit memisahkan antara kepentingan negara dengan kepentingan partai.

Hal ini disampaikan oleh Ekonom Ekonom Danareksa Research Institute Purbaya Yudhi Sadewa saat ditemui di Kantor Menko Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Senin (10/5/2010).

"Selama bisa memisahkan atara kepentingan parpol dengan negara ya tidak apa-apa. Tapi sepertinya sulit," ungkapnya.

Purbaya mengimbau agar masyarakat jangan terjebak dengan nama besar Sri Mulyani sehingga mengharapkan penggantinya juga memiliki pengalaman besar seperti Sri Mulyani.

"Jangan terjebak, Menteri Keuangan punya pengalaman yang besar sekali, tapi yang penting adalah pengalaman di makro dan fiskal baik dalam maupun luar negeri," tegasnya.

Sementara itu mengenai munculnya nama Pjs Gubernur BI Darmin Nasution sebagai pengganti Sri Mulyani, Purbaya menilai posisi Darmin Nasution di BI sebaiknya jangan diubah untuk menggantikan posisi Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan.

"Darmin jangan diutak-utik. Pak Darmin kan sekarang sudah di BI,kalau ditarik lagi nanti dianggap tidak ada orang lain lagi," ujarnya.

Menanggapi beberapa nama calon lain yang telah disebut-sebutkan media, Purbaya menegaskan yang terpenting adalah orang yang mumpuni di bidang makro dan fiskal.

"Saya pikir nama-nama yang beredar lumayan baik, ada yang agak ekstrim dihilangkan saja, 3-4 nama cukup kredibel, baik. Anny (Dirjen Anggaran) cukup mumpuni,tapi Pak Anggito sama juga, fiskalnya baik. Agus Marto, cukup mumpuni," jelasnya.

Mengenai kelanjutan reformasi birokrasi, Purbaya menyatakan siapapun bisa meneruskan hal tersebut karena itu merupakan tugas.

"Reformasi birokrasi, semua orang pasti akan menjalankan karena itu diperintahkan bukan inisiatif. Belum tentu dari luar nggak bisa. Selama makro dan fiskal cukup dalam bisa menyesuaikan diri. Waktu Ibu Sri Mulyani, dia juga nggak ada pengalaman fiskal dan reformasi birokrasi," jelasnya.
(nia/dnl)