Pemda Papua Berharap Freeport Segera Lepas Sahamnya

Jakarta - Sudah dua tahun perundingan antara Pemda Papua dengan PT Freeport berlangsung. Namun, hingga kini, pemda belum berhasil memiliki 9,36 % saham di tambang emas terbesar di dunia itu.

"Di Amerika yang ekonominya kemarin agak kolaps, yang harga sahamnya jatuh semua, sebenarnya itu keuntungan bagi kita. Tapi Freeport bilang sabar dulu, ini membaik dulu," kata Gubernur Papua, Barnabas Suebu.

Hal itu disampaikan dia di Hotel Borobudur, Jl Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, usai bertemu Wakil Presiden Boediono, Selasa (11/5/2010).

Menurut Barnabas, perundingan berjalan cukup rumit baik di Amerika Serikat (AS) maupun di Jakarta. Ia mengaku sudah menggandeng tim konsultan untuk bernegosiasi dengan Freeport, namun belum menunjukkan hasil positif.

Munculnya Undang-undang No 4/2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Peraturan Pemerintah, lanjut Barbanas, posisi pemda dalam perundingan seharusnya semakin kuat. Sebab di dalam peraturan tersebut, setiap investor pertambangan memiliki kewajiban divestasi 20 % dalam jangka waktu tertentu.

"Mudah-mudahan perundingan bisa kita selesaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Kalau itu berhasil akan menambah pendapatan asli daerah," tandasnya.

Dikatakan dia, nilai saham 9,36 % yang diinginkan oleh Pemda Papua itu setara dengan US$ 1,5 miliar atau 15 triliun, dengan harga yang berfluktuasi terus menerus.

"Itu harga waktu pasar dibuka. Tapi kan harga saham di pasar turun-naik terus," pungkasnya.


(irw/qom)