Industri Kapal RI Butuh Modal Rp 5,7 Triliun

Industri Kapal RI Butuh Modal Rp 5,7 Triliun

- detikFinance
Rabu, 12 Mei 2010 14:19 WIB
Jakarta - Bisnis pembuatan kapal di tanah air mulai menggeliat. Pada tahun ini saja, Indonesia membutuhkan 654 kapal baru sehingga industri pembuatan kapal di tanah air membutuhkan investasi senilai Rp 5,7 triliun untuk meningkatkan kapasitasnya.

Sebanyak 654 kapal baru tersebut berupa kapal coal carrier (390), tanker (225), general cargo (25), dan container (14). Dengan ukuran dari 1.500 dwt-60.000 dwt.

"Berdasarkan data yang kami peroleh dari IPERINDO (Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Lepas Pantai Indonesia-red), maka kami optimis 2010 dan seterusnya bisnis perkapalan akan membaik," kata Direktur Utama PT PAL Harsusanto dalam rapat dengar pendapat dengan komisi VII DPR, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (12/5/2010).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dari kebutuhan kapal tersebut, lanjut Harsusanto, kapasitas terpasang industri perkapalan nasional untuk industri pembangunan baru 225.000 GT per tahun. Dari hasil proyeksi menunjukkan kebutuhan bangunan baru mencapai 500.00 GT per tahun.

"Jadi, dibutuhkan investasi dengan nilai Rp 5,7 triliun untuk peningkatan kapasitas," kata dia.

Namun masalahnya, peluang tersebut belum tentu dapat dimanfaatkan secara optimal oleh industri perkapalan di tanah air. Pasalnya, menurut Harsusanto, hingga kini industri perkapalan masih belum memiliki industri perkapalan yang memadai.

Apalagi hingga kini, keberpihakan perbankan nasional kepada industri perkapalan dinilai masih kurang. Data Bank Indonesia (BI) menunjukkan kredit perbankan untuk industri perkapalan baru Rp 9,8 triliun atau sekitar 1% dari total kredit perbankan yang sudah mencapai Rp 1.000 triliun.

"Jadi kami berharap perbankan nasional bisa lebih meningkatkan porsi kreditnya ke industri perkapalan di tanah air," jelasnya.

Selain itu, imbuh dia, juga dibutuhkan intensif perpajakan berupa pembebasan PPN karena PPN dinilai memperlemah daya saing dan kompetisi industri perkapalan nasional karena berakibat pada penambahan biaya produksi.

"Faktor lainnya yang menjadi masalah yaitu belum kuat industri pendukung perkapalan sehingga 75 persen komponen masih kami impor," tambahnya.
(epi/dnl)
Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads