Dirut Bulog: Beras Selalu Menjadi Komoditas Politik

Jakarta - Dirut Perum Bulog Sutarto Alimoeso mengungkapkan masalah beras hingga saat ini selalu menjadi masalah politik. Masalah kenaikan dan penurunan harga beras atau apapun yang terjadi pada beras selalu dominan diseret ke soal politik.

"Kalau bicara beras, apapun menjadi masalah politik yang dominan," kata Sutarto dalam acara Roundtable Beras di kantor Kadin, Jakarta, Rabu (12/5/2010).

Ia menambahkan, selama ini jika terjadi masalah pada beras seperti kenaikan harga, kurangnya pasokan, biasanya pemerintah daerah langsung menunjuk masalah tersebut ke Perum Bulog. Padahal, kata dia, seharusnya Pemda harus lebih tahu mengenai kondisi apa yang terjadi di wilayahnya.

Selain itu, dalam kasus kenaikan harga beras beberapa waktu lalu mekenisme penyelesaian dengan rapat-rapat di pemerintah pusat justru lambat dalam merespon pemecahan masalah kenaikan harga. Rencananya mulai tahun depan mekanisme penyelesaian masalah kenaikan harga beras akan diserahkan penanganannya ke setiap Pemda bekerjasama dengan Bulog.

Sutarto menambahkan masalah beras ke depannya akan menentukan hidup matinya bangsa Indonesia. Menurutnya kemandirian pangan terutama beras menjadi hal yang penting.

Berdasarkan angka ramalan (aram) I tahun 2010 produksi gabah kering giling (GKG) akan mencapai 64,9 juta ton atau setara 40,71 juta ton beras. Saat ini produksi beras dilakukan oleh 15 juta rumah tangga di seluruh Indonesia, di mana 85,89% petani hanya memliki lahan 0,5 hektar sawah atau rata-rata  memiliki 0,3 hektar.

Sementara itu Analis Perdagangan Beras Tito Pranolo mengatakan saat ini di Indonesia masalah harga beras masih sering terjadi pro dan kontra termasuk ketika harganya naik maupun harganya turun termasuk pasokannya.

Padahal kata dia, beras itu termasuk dalam komoditas musiman, maka jika terjadi kenaikan atau penurunan harga maka  menjadi suatu  hal yang wajar. Misalnya pada masa panen, sebanyak 60% produksi terjadi pada bulan April-Juli sehingga terjadi surplus beras, sementara di luar itu musim paceklik yang terjadi justru sebaliknya.

"Harga beras itu harus tinggi, agar ada insentif untuk petani masuk ke sana. Melihat beras jangan dilihat sepotong-potong kalau harga beras jatuh orang tidak akan invest," katanya.

Tito juga mengatakan sampai saat ini tidak ada satu pun penelitian yang menyatakan bahwa menaman padi itu membuat petani merugi. Meski ia mengakui ada penelitian yang menyatakan petani padi yang mengolah padi di atas 1 hektar bisa mencukupi ekonomi satu keluarga, sementara jika hanya mengolah di bawah 1 hektar maka hanya menutup biaya produksi saja.

"Ini masalah skala saja, tapi itu menguntungkan," kata Tito.

Ia menuturkan sampai saat ini komoditas beras 96% diproduksi di negara-negara berkembang dan sebanyak 90% dikonsumsi di kawasan Asia.

(hen/dnl)