.webp)
"Jangan masyarakat sudah dipaksa gunakan elpiji tapi tidak ada evaluasi menyeluruh terhadap program ini. Kenapa ada kecelakaan beruntun, itukan harusnya dievaluasi,” kata pengurus harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi di Gedung MNC, Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Senin (17/5/2010).
Menurut Tulus, pemerintah sebagai pencetus program konversi, seharusnya terus mengontrol kegiatan ini, bukan lalu menyerahkan seluruh tanggung jawabnya kepada Pertamina.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Secara konsep program ini sangat bagus. Tapi harusnya jangan setelah ini diterapkan, lalu ditinggalkan begitu saja oleh pemerintah," kata dia.
Hal senada disampaikan oleh Ketua Umum Himpunan Swasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) Erie Purnomohadi. Ia menilai pemerintah seperti angkat tangan dalam pelaksanaan program ini.
Kini, lanjut dia, Pertamina tidak hanya menangani masalah penyediaan dan pendistribusian BBM bersubsidi, tapi juga masalah sosialisasi dan juga kecelakaan akibat bocornya elpiji 3 kg.
"Jangan hanya beban ini ditanggung Pertamina sendirian. Dia harus konversi, harus sosialiasasi, harus tanggulangi kecelakaan dengan asuransi segala macam, padahal itu semua bukan hanya tanggung jawab Pertamina, tapi juga pemerintah,”
Menurut dia, Kementerian terkait juga harus terlibat dalam menyukseskan program tersebut dengan secara intens memberikan sosialisasi kepada masyarakat.
"Kementerian Kominfo itu harus bantu menyosialisasikan, Kementerian Perempuan juga karena yang masak kan ibu-ibu. Begitupun ESDM sebagai departemen teknis. Jadi harus gotong royong bersama, memberi info kepada masyarakat," ungkapnya.
(epi/dnl)
