Jangan Remehkan Krisis Yunani

Jakarta - Mantan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Anggito Abimanyu tegaskan Pemerintah sebaiknya tetap waspada dan tidak boleh meremehkan ancaman dari krisis utang yang terjadi di Eropa khususnya Yunani.

Anggito menilai terdapat beberapa masalah yang menjadi tantangan Kementerian Keuangan, khususnya Badan Kebijakan Fiskal dalam menjaga stabilitas makro ekonomi Indonesia ke depannya. Pertama, mengantisipasi perluasan dampak krisis Yunani yang pengaruhnya bisa sampai ke Asia, termasuk Indonesia.

"Saya kira yang pertama jangan underestimate Yunani. Krisis Yunani itu pengaruhnya bukan hanya di Eurozone tapi bisa menyebar hingga ke Jepang, Cina, Amerika. Itu juga bisa spread ke Asia," ungkapnya saat ditemui di kantornya, Jalan Wahidin Raya, Jakarta, Senin (24/5/2010).

Anggito menjelaskan krisis Yunani akan berdampak beban utang dari negara-negara maju di kawasan Eropa meningkat sehingga untuk menutupinya mereka akan menyerap likuiditas dari pasar global. Dengan peringkat utang yang cukup baik yaitu AAA, investor akan lebih tertarik untuk berinvestasi di portofolio mereka sehingga berpotensi memicu pelarian modal dari negara-negara berkembang.

"Banyak modal masuk ke Indonesia, karena (kondisi) Eeuro zone sedang tidak pasti. Sekarang Yunani sudah di-bailout Eurozone, IMF, dan ECB, sehingga mereka akan terbitkan surat utang lagi dengan rating yang tinggi dan itu akan diburu oleh investor. Kita harus hati-hati meskipun kita punya fundamental ekonomi yang bagus," jelasnya.

Oleh karena itu, lanjut Anggito, yang menjadi tantangan pemerintah berikutnya adalah bagaimana mengupayakan agar modal yang masuk ke Indonesia lebih kepada investasi fisik yang sifatnya jangka panjang. Dengan demikian akan ada nilai tambah berupa penyerapan tenaga kerja sehingga turut memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional.

"Inilah tantangan terbesar. Kalau growth (pertumbuhan ekonomi) kita tinggi, tapi karena konsumsi domestik, itu tidak sustainable. Jadi butuh investasi," jelasnya.

Selain itu, Anggito juga menyampaikan tantangan terakhir pemerintah yaitu mengurangi berbagai risiko investasi di Indonesia. Terutama di bidang infrastruktur di mana terdapat banyak eksekusi proyek yang belum bisa jalan karena terkendala banyak hal.

"Eksekusi dari proyek infrastruktur yang sudah kita siapkan selama ini harus ada langkah-langkah jelas. Mau dieksekusi atau tidak. Misal tol, listrik," tukasnya.

(nia/dnl)