.webp)
"Kami siap jadi pembeli. Kalau memang proyek feasible dan sudah ada keyakinan proyek itu ada kepastian soal keberlangsungan suplainya pasti kami mau beli," ujar Dirut Freeport Armando Mahler usai menghadiri rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR, di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Rabu (26/5/2010)
Menurut Armando, kepastian pasokan sangat penting karena jika sehari saja pasokan listrik dari PLTA tersebut berhenti maka perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu bisa mengalami kerugian.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Armando menyatakan, meskipun saat ini perseroan sudah mengoperasikan tiga PLTU dengan kapasitas masing-masing 65 MW dan juga dari sejumlah PLTD yang dimilikanya, namun ia memperkirakan ke depan kebutuhan listrik perseroan untuk kegiatan produksinya akan terus meningkat.
"Ke depan kekurangannya double dari kebutuhan sekarang," ungkapnya.
Bahkan Freeport bersedia untuk menutup PLTU miliknya jika PLN dapat memastikan kepastian pasokan dari PLTA yang akan dibangunnya itu.
"Itu bisa aja ke depannya. Kalau keberlangsungan ada. Itu sebagai back up karena kalau PLTA itukan ramah lingkungan dan cost lebih murah," jelasnya.
Saat ditanya apakah Freeport bersedia untuk menjadi rekan PLN dalam pembangunan PLTA itu, Armando pun dengan tegas menolaknya. "Tidak mungkin karena bisnis kami tidak di sana," tegasnya.
Sebelumnya, PT PLN (Persero) berencana menggandeng PT Freeport Indonesia untuk membangun pembangkit listrik tenaga air (PLTA) dengan total kapasitas 330 Megawatt (MW) di Timika, Papua.
"Terserah bentuk kerjasamanya seperti apa. Tapi minimal Freeport menjadi offtaker (pembeli) dari listrik yang dihasilkan pembangkit itu," kata Direktur Utama PLN, Dahlan Iskan di Parapat, Sumatera Utara, Kamis malam (13/5/2010).
Saat ini, lanjut Dahlan, Freeport memang sudah menggunakan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) miliknya dengan kapasitas 4x65 MW.
"PLTU itu kan kurang baik untuk lingkungan dan umur PLTU mereka sudah hampir 30 tahun lama sehingga kalau kita kerja sama Freeport bisa menutup PLTU itu," ungkapnya.
Jika Freeport bersedia untuk menutup PLTU itu, kata Dahlan, maka Freeport bisa menggunakan listrik yang dihasilkan PLTA tersebut, dan sisanya bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat Timika serta untuk membangun pabrik smelter.
"Kami akan rayu perusahaan bangun smelter di sana. Apa India, apa China. Saya dengar yang mencari lokasi itu India," kata dia.
Ia memperkirakan investasi yang dibutuhkan untuk membangun PLTA tersebut sebesar Rp 6 triliun. Jika Freeport tidak berminat menanamkan modalnya dalam proyek itu, maka PLN akan mencari pendanaan dari JBIC atau JICA.
Dahlan menyatakan keberadaan pembangkit ini sangat penting bagi masyarakat Papua karena hingga saat ini masih belum ada pembangkit listrik dengan skala besar yang dibangun di sana. Satu-satunya pembangkit yang dibangun yaitu PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Tenaga Mikro Hydro) dengan kapasitas 10 MW di Jayapura. Bahkan, lanjut dia, ada sebuah Kabupaten yang belum terlistriki.
"Jangan listrik, PLN saja belum masuk ke Kabupaten Bukit Bintang, makanya tahun ini kita kejar dulu bangun PLTMH 8 MW di sana," katanya.
PLN juga berencana membatalkan pembangunan PLTU Timika 2x7 MW yang masuk dalam proyek 10.000 MW karena tidak ada perusahaan yang berminat meminat membangun pembangkit itu. Menurut dia, rencana itu sudah disetujui oleh Wakil Presiden Boediono.
"Ada yang berminat tapi mahal. Masa kapasitas segitu saja investasinya US$ 64 juta. Pak Wapres setuju asal ada penggantinya," imbuhnya.
Ia menambahkan, rencananya PLN akan membangun PLTA yang bersumber dari sungai Urumuka yang berada 125 Km dari Timika itu secara bertahap. Pasalnya, potensi pembangkit yang bisa dibangun di sana hingga 2.000 MW.
(epi/dnl)
