Boediono : RI Belum Penuhi 4 Elemen Program Pemukiman

Nusa Dua - Wakil Presiden RI Boediono menegaskan sektor pemukiman di Indonesia belum memenuhi 4 elemen seperti yang dicanangkan dalam kebijakan program pemukiman. Boediono menilai perlu adanya kerjasama pemerintah dan swasta untuk mengatasinya.

"Ada 4 elemen yang akan menentukan apakah program pemukiman itu akan berhasil atau tidak. Kita belum sampai pada 4 elemen tersebut," ujar Boediono dalam pidato pembukaan kongres FIABCI ke 61 di Grand Hyatt, Nusa Dua, Bali, Kamis (27/5/2010).

Ia menjelaskan, elemen pertama adalah rencana pembangunan kota yang rasional dan efisien. Menurutnya, sektor pemukiman di Indonesia belum dibangun di atas prinsip tersebut.

"Belum adanya tata ruang kota yang sesuai dengan design yang rasional dan efisien. Ini menimbulkan pertanyaan lanjutan, yakni apakah ini akan dapat sustainable dalam jangka waktu menengah dan panjang," jelasnya.

Elemen kedua adalah industri yang efisien. Boediono mengatakan, sektor pemukiman di Indonesia belum tergolong efisien, terutama karena belum adanya titik keseimbangan antara permintaan dengan persediaan.

"Contohnya seperti adanya permintaan yang bersifat spekulatif. Ini membuat pergerakan harga properti yang tidak mencerminkan kehendak pasar yang sesungguhnya," ujarnya.

Elemen ketiga adalah peraturan dan hukum yang mengatur kepemilikan, baik lokal maupun asing. Boediono mengatakan, di Indonesia masih ada perdebatan seputar kepemilikan asing dan lokal yang tentunya berdampak pada ketersediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

"Ini butuh kebijakan yang lugas, supaya masalah penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah teratasi," ujarnya.

Elemen keempat yakni pembiayaan yang efisien yang mana belum juga terpenuhi di Indonesia. Seretnya pembiayaan perumahan bagi segmen menengah bawah baik secara langsung maupun tidak langsung membuat sebagian besar masyarakat berpenghasilan rendah sulit memiliki rumah layak huni.

"Itu juga butuh kebijakan khusus dari pemerintah. Saat ini sedang dalam pembahasan," ujarnya.

Boediono mengatakan, keempat elemen tersebut merupakan kunci penting agar program pemukiman bias berhasil dilaksanakan. Untuk itu, Boediono mengajak peran aktif serta kerjasama pemerintah dengan swasta dalam mengatasi masalah ini. Sebab pemerintah sendirian tidak bias melaksanakannya.

"Peran swasta dan pemerintah perlu disinergikan. Pemerintah bertindak sebagai regulator yang membangun strategi perkotaan dengan koordinasinya, sedangkan pihak swasta yang mengelolanya dengan efisien," ujarnya.
(dro/dnl)