Komisi VII DPR Nilai Konsumsi Premium Motor Harus Dibatasi

Jakarta - Komisi VII DPR menilai konsumsi BBM bersubsidi untuk sepeda motor memang perlu dibatasi karena pertumbuhannya yang luar biasa.
 
"Motor ini pertumbuhannya luar biasa maka memang harus dibatasi, tapi jangan dilarang karena pengguna sepeda motor kan belum tentu orang kaya," ujar anggota Komisi VII DPR, Dito Ganinduto saat dihubungi detikFinance, Kamis (27/5/2010).

Sementara untuk opsi BBM bersubsidi hanya boleh digunakan oleh kendaraan umum serta opsi lainnya yaitu mobil pribadi yang dibuat di atas tahun 2007 dan mobil di atas 2000 cc di larang untuk menggunakan BBM bersubsidi, ia pun sepakat dengan opsi-opsi tersebut.

"Kalau mobil yang dibuat di atas 2007 dan di atas 2000 cc itu masuk akal untuk dilarang menggunakan BBM bersubsidi karena mereka orang mampu. Subsidi ini kan sebenarnya bukan untuk mereka," paparnya.

Ia menyatakan, pembatasan penggunaan BBM bersubsidi memang harus memang harus dilakukan karena kalau tidak maka konsumsi akan membengkak sebesar 40,1 juta kiloliter dari kuota yang ditetapkan dalam APBN-P 2010 sebanyak 36,5 juta kiloliter.

"Sehingga ini kan harus dikontrol," katanya.

Namun, hingga saat ini Komisi VII sendiri masih belum menyampaikan konsep-konsep pembatasan BBM bersubdisi yang akan dilakukan pemerintah. "Sampai sekarang pemerintah belum sampaikan ke Komisi VII," ungkapnya.

Dihubungi terpisah, Ketua Komisi VII DPR, Teuku Riefky Harsya menyatakan rencana pembatasan pemakaian BBM bersubsidi pada dasarnya sudah direncanakan sejak lama.

Sejumlah opsi yang pernah direncanakan tersebut, antara lain melalui penggunaan smart card untuk roda empat berdasarkan kapasitas silinder atau tahun pembuatan. Namun hingga saat ini rencana tersebut belum direalisasikan.

Terkait dengan rencana pembatasan pemakaian BBM bersubsidi khususnya premium untuk kendaraan roda dua, lanjut Teuku, sejauh ini belum disampaikan ke Komisi VII DPR.

Namun demikian, rencana tersebut perlu dikaji lebih mendalam, mengingat pemakai kendaraan roda dua umumnya merupakan masyarakat yang belum mapan.

"Oleh karena itu, kami akan meminta Pemerintah agar semua opsi pembatasan pemakaian BBM bersubsidi, termasuk untuk kendaraan roda dua tersebut untuk dibahas terlebih dahulu di Komisi VII DPR," jelasnya.
(epi/dnl)