Pemerintah Diminta Beri Insentif Proyek Rusunami dan Eco-Properti

Nusa Dua - Pemerintah diminta memberikan insentif pajak pada para pengembang properti yang menggarap proyek rusunami dan eco-properti guna mendorong pelaku industri ini lebih atraktif dalam melakukan inovasi.

"Cost of fund pembangunan rusunami terlalu tinggi. Karena itu, pemerintah harus menggunakan kesempatan untuk menyederhanakan birokrasi dan memangkas pajak-pajak yang tidak perlu.," ujar Presiden Direktur PT Bakrieland Development Tbk (ELTY) Hiramsyah S Thaib di sela-sela Kongres FIABCI di Grand Hyatt, Nusa Dua, Bali, Jumat (28/5/2010).

Menurut Hiramsyah, dengan adanya pemangkasan pajak bagi para pengembang yang menggarap proyek rusunami akan dapat mendorong para pelaku industri ini ramai-ramai melirik proyek tersebut. Maklum saja, proyek properti rusunami kurang diminati pengembang besar lantaran penerapan pajak yang sama sedangkan tingkat pengembalian (return) cenderung minim.

Akibatnya, ujar Hiramsyah, tujuan menciptakan ketersediaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah berjalan lambat.

"Termasuk peran Menteri Perindustrian, terkait jasa konstruksi. Bagaimana agar pembangunan rusunami bisa lebih efisien. Ini tugas Menkeu untuk membuat kebijakan yang mendukung pembangunan rusunami bagi masyarakat menengah dan berpenghasilan rendah," kata Hiramsyah.

Ia memberi contoh, saat membangun rusunami, pajak yang harus dibayar pengembang mulai dari semen keluar dari pabrik sampai PPN.

"Kalau pajak-pajak itu dipangkas, dampak lanjutannya akan menguntung masyarakat berpenghasilan rendah. Dan ini tugas pemerintah untuk merealisasikannya," tandas Hiramsyah.

Selain itu, para pengembang juga meminta adanya insentif pajak pada para pengembang eco-properti. Upaya menciptakan industri properti yang ramah lingkungan juga berjalan lambat lantaran investasi yang harus dikeluarkan pengembang lebih mahal namun memiliki tingkat pengembalian (return) yang cenderung sama.

Oleh sebab itu, pengembang eco-properti mendesak adanya insentif pajak guna mendorong terciptanya industri properti yang ramah lingkungan.

"Insentif pajak tentu saja sangat diperlukan. Investasi eco-properti atau properti yang ramah lingkungan itu cenderung lebih mahal, namun tingkat return sama," ujar Direktur PT Alam Sutera Realty Tbk (ASRI), Lilia Setiprawarti Sukotjo.

Menurut Lilia, saat ini belum banyak pengembang properti yang ikut berpartisipasi dalam membangun industri eco-properti. Padahal, lanjutnya, mau tidak mau semua pemain properti harus ke arah sana. Sebab, skema industri property global juga mengarah ke eco-properti.

"Dan ke depan, industri ini akan bergerak kea rah sana, karena iklim global juga kesana. Jadi perlu adanya insentif pajak untuk mendorong para pemain mau kesana juga," jelas Lilia.

(dro/qom)