Kadin Ngaku Tak Dilibatkan Soal Kerjasama RI-Norwegia

Jakarta - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia merasa tidak dilibatkan terkait kerjasama RI-Norwegia. Padahal secara tidak langsung pasca kesepakatan tersebut berdampak pada kebijakan yang harus diikuti oleh pelaku usaha di Tanah Air.

"Kita tidak diajak ngomong sebelumnya, tahu-tahu sudah teken. Padahal ini menyangkut dunia usaha misalnya soal rencana peluasan lahan," kata Ketua Umum Pergantian Antar Waktu (PAW) Kadin Adi Putra Tahir saat dihubungi detikFinance, Selasa (1/6/2010).

Meski demikian kata Adi, sebagai pelaku usaha akan mendukung segala kebijakan pemerintah yang positif. Namun ia mengingatkan dalam implementasi pasca kesepakatan tersebut termasuk soal moratorium konversi lahan hutan primer dan gambut harus dijelaskan dengan pasti kepada pelaku usaha.

"Misalnya yang dimaksud dengan hutan itu yang mana, definisi hutan itu belum jelas," ujarnya.

Ia berharap implikasi kerjasama itu tidak mengganggu dunia usaha termasuk rencana kebutuhan lahan pangan, seperti program feed the world yang sedang diusung Kadin. Selain itu, kesepakatan itu juga jangan berimbas pada melorotnya target pertumbuhan ekonomi di tahun 2014 di atas 7%.

Sebelumnya Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan kerjasama Indonesia dengan Norwegia merupakan bagian dari rencana aksi nasional. Kerjasama itu merupakan bentuk kerjasama antara negara maju dengan negara berkembang dalam pelestarian hutan.

Menurut Hatta, Norwegia melihat konsistensi Indonesia menurunkan emisi sehingga muncullah kerjasama tersebut. Ia juga menegaskan moratorium itu bagian dari rencana aksi Indonesia, tidak ada kaitannya dengan kerjasama Norwegia.

"Tanpa bantuan internasional pun Indonesia berkomitmen menurunkan karbon 26% sampai tahun 2020," katanya.

(hen/dnl)