Hatta Malu Birokrasi RI Terburuk Kedua di Asia

Jakarta - Menko Perekonomian Hatta Rajasa akui malu dengan hasil survei yang dilaksanakan Political and Economic Risk Consultancy (PERC) kepada para eksekutif ekspatriat. Berdasarkan hasil survei tersebut kinerja birokrasi Indonesia mendapat predikat terburuk nomor dua di Asia setelah India dalam hal efisiensi pelayanan masyarakat dan iklim investasi asing.

"Ya kan malu juga," ujarnya menanggapi pertanyaan wartawan terhadap hasil survei tersebut dalam forum bincang wartawan di Kantornya, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Jumat (4/6/2010).

Hatta meminta agar masyarakat dan media tetap mengawasi pelaksanaan reformasi birokrasi yang sudah berjalan. Hal tersebut disebabkan reformasi birokrasi tersebut merupakan salah satu bentuk usaha pemerintah dalam memperbaiki sistem birokrasi.

"Salah satu program besar pemerintah dalam reformasi birokrasi, bukan berarti remunerasi,ada KPI-KPI-nya (Key Performance Indicator) misalnya perizinan,ada reward and punishment. Kalau lebih dari KPI maka ada punishment,UU kebijakan publik sudah mengatur itu, kontrol saja oleh media. Kita kerja keras untuk itu," tegasnya.

Sebelumnya, survei yang diadakan pada awal 2010 itu melibatkan 1.373 eksekutif ekspatriat pada level menengah dan senior. Survei PERC itu memaparkan, selain belum bisa meningkatkan efisiensi birokrasi, kegagalan President SBY dalam menggulirkan reformasi birokrasi pun harus dibayar mahal anak buahnya.

Kegagalan SBY itu turut berkontribusi kepada pengunduran diri mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang akhirnya menyatakan menerima posisi senior di Bank Dunia.

"Tingkat keterpilihan yang tinggi kepada Presiden SBY dalam Pemilu tidak serta-merta membuat SBY memiliki kekuatan untuk merombang birokrasi di Indonesia," kata konsultansi PERC itu.

Kantor Cabang PERC di Hong Kong mengungkapkan, birokrasi pemerintahan di beberapa negara Asia telah menjadi pusat kekuatan yang berpusat pada pengertian mereka sendiri. Hal itu jalannya pemerintahan menjadi tidak efisien karena secara efektif menolak reformasi yang digulirkan para politikus dan aparat yang ditunjuk.

Dalam survei itu, lembaga finansial regional di Singapura dan Hong Kong mendapat predikat sebagai negara dengan sistem birokrasi yang paling efisien di Asia. Dalam survei itu, urutan peringkat terbagi menjadi 12 negara dengan skala skor 1-10, di mana 10 menjadi skala paling buruk.

Singapura menduduki peringkat pertama dengan skor 2.53, menyusul Hong Kong di peringkat kedua dengan skor 3,49. Singapura dan Hong Kong juga menduduki peringkat pertama dan ketiga secara global dalam survei teranyar Bank Dunia dalam hal kemudahan menjalankan bisnis (the ease of doing business). Survei oleh Bank Dunia itu dilakukan kepada 183 ekonom.

Secara urutan, posisi Indonesia persis satu peringkat lebih baik dari India sebagai negara di peringkat paling buncit. Para eksekutif bisnis dalam survei menyatakan India sebagai negara dengan kinerja birokrasi yang paling tidak efisen.

India memiliki skor 9,41, sedang Indonesia 8,59. Menyusul di atasnya secara berturut-turut yakni Filipina dengan skor 8,37, Vietnam (8,13), China (7,93), Malaysia (6,97), Taiwan (6,60), Japan (6,57), Korea Selatan (6,13), dan Thailand (5,53).

(nia/dnl)