RI Salah Strategi Pengembangan Otomotif

RI Salah Strategi Pengembangan Otomotif

- detikFinance
Senin, 07 Jun 2010 15:35 WIB
Jakarta - Kadin Indonesia menyatakan strategi pemerintah dalam sektor industri otomotif sudah salah sejak awal. Pasalnya, pemerintah telah membiarkan industri otomotif dicengkeram kapitalisme asing melalui desain multinational corporate.

Ketua Komite Tetap Kebijakan Publik Kadin Utama Kayo menyatakan otomotif di Indonesia berkembang bukan berdasarkan desain dari negara melainkan karena cengekeraman kapitalisme asing, seperti Toyota, Honda, dan Mitsubishi.

"Kita bangsa Indonesia tidak berkutik terhadap desain yang ditentukan oleh multination company tersebut. Bukan tidak membuka diri tapi beyond dalam pengaturan negara. Itu juga terjadi di negara Thailand dan Filipina," ujar Utama saat ditemui usai Seminar KPPU di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (7/6/2010).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Yang berbeda, lanjut Utama, di Thailand, kerjasama dengan asing hanya dalam perkembangan industri komponennya sehingga pemerintah masih bisa mendikte industri otomotifnya.

"Kalau Thailand berkembangnya industri komponen otomotif. Dengan mantapnya komponen maka pemerintah bisa mendikte industri otomotif," ujarnya.

Utama menyatakan saat ini industri otomotif di Indonesia memperbolehkan siapa saja yang mau masuk. Namun, karena telah didikte pihak multinational corporate maka perkembangannya menjadi tidak leluasa.

"Siapa saja yang membangun di Indonesia tidak ada larangan. Tapi jadi tidak bisa berkembang secara leluasa karena didikte multinational corporate. Strategi kita sudah salah," gusarnya.

Untuk itu, Utama menilai pemerintah perlu memberikan perhatian lebih kepada sektor penunjang seperti logam dan bijih besi dan bukan hanya di bidang otomotif melainkan di bidang lain seperti mesin pertanian dan tekstil.

"Kita mendorong pemerintah untuk memberikan perhatian lebih pada sektor penunjang. Kalau saat ini, pemerintah hanya setengah hati maka tidak mungkin. Kita minta pemerintah mendeklarasikan supaya industri penunjang sebagai perhatian pokok," tukasnya. (nia/dnl)

Anda menyukai artikel ini

Artikel disimpan

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Belum ada komentar.
Jadilah yang pertama berkomentar di sini
Hide Ads