Jatah BBM Bersubsidi Dijaga Tetap 36,5 Juta KL

Jakarta - Pemerintah melihat ada trend kenaikan konsumsi BBM bersubsidi. BPH Migas pun diharapkan bisa menjaga jumlah volume bersubsidi agar tetap berada 36,5 juta kilo liter sehingga tidak menambah anggaran BBM subsidi dalam APBN.

"Kita melihat ada tren kenaikan (kebutuhan BBM bersubsidi)," ujar Menko Perekonomian Hatta Rajasa saat ditemui di kantornya, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Kamis (10/6/2010).

Oleh karena itu, pihaknya meminta agar BPH Migas dapat menjaga jumlah volume BBM bersubsidi yang disediakan pemerintah sembari menunggu skema baru pemberian subsidi BBM agar tepat sasaran.

"Kalau itu (pembatasan subsidi) hanya terkait dengan besaran subsidi, itu terkait dengan PSO yang dikelola. Itu kan jumlahnya 36,5 juta kilo liter. Nah, itu yang harus kita pertahankan karena kalau itu membengkak subsidinya jadi membengkak," ujar Hatta.

Hatta menegaskan, saaat ini perlu dibuat sebuah strategi untuk pola pemberian subsidi. Namun hal itu tidak lantas berarti subsidi BBM akan dikurangi.

"Masyarakat yang memerlukan subsidi yang berikan subsidi. Kita hilangkan itu adalah yang tidak perlu beri subsidi mengambil subsidi karena membebani APBN, misalkan orang yang mampu masa pakai subsidi kan gak boleh. Tapi polanya seperti apa, ini yang memerlukan waktu dan kita exercise," jelasnya.

Baik mengenai skema pemberian BBM bersubsidi dan mekanisme kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL), pemerintah mengharapkan pembahasan dengan DPR RI bisa selesai sebelum masa reses anggota dewan yaitu sekitar pertengahan bulan ini.

"Ya harus selesai (sebelum masa reses). TDL itu harus selesai kan sudah diketok palu, sudah menjadi UU APBN-P 2010. Kenaikannya 10% tinggal menunggu komposisi mana yang dinaikkan. Opsi-opsi itu, dibahas bersama Komisi VII," imbuh Hatta.
(nia/qom)