Dahlan mengungkapkan, penyebab tidak efisiennya penyaluran listrik ke daerah-daerah di seluruh Indonesia di antaranya korupsi, pembelian, dan pengadaan alat yang mahal, jumlah pegawai yang berlebih dan gaji yang terlampau tinggi.
"Asumsinya, korupsi kira-kira yang paling tinggilah," ujarnya dalam forum dengan wartawan, di Pulau Bidadari, Kepulauan Seribu, Sabtu (12/6/2010).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pertama, kita minta KPK untuk mengakses langsung pengadaan listrik. Kedua, BPK bisa mengakses langsung database keuangan PLN. Ini jadi online langsung live di depan BPK," jelasnya.
Langkah selanjutnya adalah melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam negosiasi suatu proyek dan menggandeng Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) dalam urusan tender proyek.
"Saya usahakan setiap dokumen tender dilihat LKPP. Saya ingin PLN 'telanjang', karena banyak yang mengira kesalahannya di PLN. Masalahnya di tender. Telanjang bulat, mengalahkan Luna Maya," candanya diiringi tawa para peserta forum.
(nia/dnl)











































