DPR Kompak Kritik Pemerintah Soal Gas

Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kompak kritisi pemerintah soal alokasi gas untuk domestik. Keberpihakan pemerintah terhadap kebutuhan gas di dalam negeri masih kurang

Ketua Komisi VI DPR Airlangga Hartanto mencontohkan, dari total kebutuhan PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk sebesar 977 MMSCFD, ternyata hanya dialokasikan sebesar 751 MMSCFD untuk PGN. Begitupun dengan Krakatau Stell (KS) dari kebutuhan gas sebesar 200 MMSCFD hanya sekitar 63 MMSCFD yang diberikan kepada KS.

"Hal ini juga terjadi di pabrik pupuk, PLN dan industri lain. Memang nyata alokasi gas kepada dalam negeri ini sangat terbatas," jelas Airlangga dalam rapat kerja gabungan antara Komisi IV, VI dan VII dengan Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Mendag Mari Elka Pangestu, Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh, Menteri Perindustrian MS Hidayat, dan Menteri BUMN Mustafa Abubakar di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (16/6/2010).

Ia juga menilai ada yang salah dengan kebijakan energi yang buat pemerintah. Di mana gas sebagai bahan bakar yang paling murah diekspor namun BBM yang harganya lebih mahal malah disubsidi pemerintah.

"Subsidi pemerintah malah untuk BBM, padahal sebagiannya diimpor," papar Airlangga. Politisi partai Golkar tersebut juga mengkritisi soal alokasi kewajiban pasok gas untuk domestik (domestic market obligation/DMO) dalam UU Migas yang ditetapkan maksimal 25 persen dianggap masih kurang sehingga revisi UU Migas harus segera direalisasikan.

"Untuk alokasi DMO memang wajar diberi yang lebih besar, sehingga kebutuhan gas di dalam negeri bisa dicukupi," jelasnya.

Terkait masalah transmisi pipa untuk menyalurkan gas, Airlangga mempertanyakan siapa yang akan membangun proyek tersebut jika pembangunannya tidak mencapai tarif keekonomian. Pasalnya kalau ini tidak dipikirkan maka realisasinya akan lama sehingga pasokan gas ke dalam negeri sulit untuk dipenuhi.

"Apa mungkin biar cepat ada modal penyertaan pemerintah seperti waktu bangun industri pupuk? Transmisi pipa yang interkoneksi ini penting karena bisa membuat hasil produksi Donggi Senoro, Natuna dan tangguh bisa disalurkan  ke daerah indutri terutama di pulau Jawa," papar Airlangga.

Selain itu, ia juga meminta kepastian soal realisasi proyek terminal LNG terapung yang akan dibangun Pertamina dan PGN.Dengan adanya kepastian kapan terminal LNG terapung itu bisa terealisasi maka industri bisa memiliki time frame yang jelas mengenai rencana ekspansi mereka.

"Karena kalau mau menunggu gas dari CBM itu butuh waktu cukup panjang baru 2013 dan 2014," jelas Airlangga

Sementara itu, Anggota Komisi VII DPR, Dito Ganinduto mengusulkan agar DPR segera mengirim surat kepada Presiden untuk minta dilakukan renegosiasi soal alokasi penjualan gas dari Blok Coridor milik ConocoPhilips ke Singapura.

"Untuk kepentingan bangsa kita.DPR minta renegosiasi dari 700 MMSCFD itu, 50 % dialihkan ke Indonesia. 20 tahun mereka (Singapura) tidak ada pemadaman listrik padahal  gas itu dari Indonesia, sementara PLN kekurangan gas sehingga pemadaman listrik masih terus terjadi," papar Dito.

Jika dalam 2-3 bulan ke depan renegosiasi berhasil dilakukan dan pasokan ke Singapura tersebut dikurangi sekitar 100 MMSCFD saja, maka subsidi listrik bisa  turun 6 triliun dalam APBN 2011.

"Kami dukung politik supaya kita dapat pasokan gas supaya wacana bebas padam padam 30 Juni bisa tercapai," ungkapnya.

Donggi-Senoro

Selain itu, DPR juga mempertanyakan soal lambatnya keputusan alokasi gas pada proyek Donggi-Senoro yang berjalan lamban. Pemerintah diminta membuka masalah yang menghambat kelanjutan proyek ini.

Menurut Anggota Komisi VII Sutan Batugana, lambatnya penyelesaian putusan proyek Donggi-Senoro mengindikasikan adanya ketidaktransparansian. "Ini pasti ada something wrong yang bisa merongrong," ujarnya.

Oleh karena itu, Sutan mengharapkan pemerintah 'buka-bukaan' mengenai alasan lambatnya keputusan tersebut. "Ya kita buka-bukaan saja, kenapa ini nggak jalan-jalan," tegasnya.

Sutan mengharapkan proyek ini bisa dimulai secepatnya karena jika negara lain sudah mulai berproduksi maka proyek Donggi Senoro tidak akan laku di pasar internasional

"Donggi senoro ini, kalau sudah masuk Qatar dan lain-lain maka nggak laku lagi," katanya.

Sedangkan, Anggota Komisi VII lain Satya W Yudha menyatakan masalah dari proyek Donggi Senoro ini adalah masalah harga. "Selama ini polanya masih ijon, di mana harus mengirimkan produknya kepada negara yang meminjamkan," ujarnya.

Untuk itu, pemerintah diharapkan menyiapkan skema pendanaan yang baik apalagi jika mengharapkan produksi proyek ini untuk dalam negeri. "Kalau mau untuk dalam negeri,pemerintah harus bentuk skema finansial. Percuma dicari pricing formula yang bagus," tukasnya.

(epi/dnl)