Hal tersebut dia sampaikan saat membuka sidang kabinet terbatas bidang jaminan sosial di Kantor Presiden, Jl Veteran, Jakarta, Kamis (17/6/2010).
"Ketika membahas UU bersama DPR harus benar-benar konsultasi dengan Menteri Keuangan. Harus benar-benar dikonsultasikan, jangan asal main persen," kata SBY.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
SBY mencontohkan, jika tiap-tiap lembaga atau kementerian mengusulkan 5, atau 10 persen, maka bisa jadi total anggaran bisa mencapai 140 persen. Dan hal tersebut tidak mungkin terjadi.
"Nah, kalau kita main persen begitu, tentu kalau anggaran pendidikan nasional itu ada dalam konstitusi, harus kita jalankan 20%. Tapi kalau UU mengatakan 5%, 10%, 7%, itu dijumlah nanti bisa 140%. Tidak sadar kita," ujar SBY.
"Oleh karena itu, harus benar-benar dikonsultasikan dan kemudian sampai tingkat Presiden," imbuhnya.
Dalam membahas APBN atau APBD, SBY berharap agar benar-benar dipikirkan program-program yang tepat yang dibiayai, sehingga nantinya tidak menghambur-hamburkan anggaran negara.
SBY juga berharap, APBN harus ada porsi untuk pembangunan kehidupan bernegara, serta pembangunan terhadap amsyarakat yang memerlukan bantuan.
"APBN dan APBD harus sehat, sustain, berlanjut dan diarahkan untuk membiayai kegiatan yang tepat," pinta SBY.
(anw/qom)











































