APBN-P 2010 Surplus Rp 60,3 Triliun

Jakarta - APBN-P 2010 mengalami surplus sebesar Rp 60,3 triliun per 15 Juni 2010. Angka ini jauh lebih besar dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang sebesar Rp 11,7 triliun.

Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Herry Purnomo menyatakan, pada anggaran kali ini persentase terlihat lebih kecil dibandingkan tahun lalu, tetapi secara nominal lebih besar dibandingkan periode yang sama. Ini karena pagu yang ditetapkan pada anggaran tahun ini lebih besar dibandingkan tahun lalu.

"Nominal lebih besar walaupun persentesenya lebih kecil karena pagunya sekarang lebih besar," ujarnya dalam jumpa pers di Gedung Kementerian Keuangan, Jalan Wahidin Raya, Jakarta, Senin (21/6/2010).

Pada kesempatan itu Herry mengumumkan, per 15 Juni 2010 realisasi pendapatan negara dan hibah mencapai 38,97% dari target APBN-P 2010 atau sebesar Rp 386,7 triliun. Penerimaan dalam negeri 39% atau sebesar Rp 386,5 triliun.

Penerimaan perpajakan mencapai 40,44% atau sebesar Rp 300,5 triliun, terdiri dari pajak dalam negeri 40,3% atau sebesar Rp 290,4 triliun dan pajak perdagangan internasional 44,89% atau sebesar Rp 10,1 triliun. Sementara penerimaan negara bukan pajak (PNBP) realisasinya mencapai Rp 85,9 triliun atau 34,7%. Sedangkan, untuk hibah masih kecil yaitu sebesar Rp 167,3 miliar atau 8,8%.

Untuk belanja negara, realisasinya mencapai Rp 326,3 triliun atau 28,9% dari target APBN-P. Belanja ini terdiri dari belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp 198,7 triliun atau 25,43%. Transfer ke daerah sebesar Rp 127,6 triliun atau 37%.

Belanja pemerintah pusat terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp 62,3 triliun atau 38,4%, belanja barang sebesar Rp 25,4 triliun atau 22,9%, dan belanja modal Rp 14,4 triliun atau 16,4%.

Untuk subsidi BBM realisasinya sebesar Rp 22,7 triliun 25,6%, subsidi listrik sebesar Rp 14,1 triliun atau 25,6%. Dari perhitungan antara penerimaan dan belanja tersebut, negara masih mengalami surplus sebesar Rp 60,3 triliun.

"Belum defisit hari ini," ujarnya.

Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, pendapatan dan hibah sebesar Rp 330,8 triliun atau 38%. Penerimaan dalam negeri sebesar Rp 330,6 triliun atau 38%. Penerimaan dari perpajakan sebesar Rp 266,8 triliun atau 40,9%. Pajak dalam negeri Rp 259,1 triliun atau 41%. Perdagangan internasional sebesar Rp 7,7 triliun atau 38,6%.

Untuk belanja negara realisasinya sebesar Rp 319,1 triliun atau 31,9%. Belanja pemerintah pusat sebesar Rp 200,7 triliun atau 29%. Belanja pegawai Rp 57,2 triliun atau 42,8%. Belanja barang sebesar Rp 20,6 triliun atau 24,2%. Belanja modal Rp 16,6 triliun atau 22,6%. Transfer ke daerah sebesar Rp 118,3 triliun atau 38,3%.

Sedangkan subsidi BBM tahun kemarin masih Rp 5,8 triliun atau 11,1% dan listrik Rp 16,7 triliun 35,1%. Sehingga dari perhitungan tersebut negara mengalami surplus Rp 11,7 triliun yang jauh lebih rendah dibandingkan tahun ini.

Menurut Herry, penyerapan tahun ini bisa dikatakan rendah. Namun, hal itu lebih disebabkan karena belanja modal yang memprihatinkan. Hal ini disebabkan masa sanggah dalam tender proses pengadaan barang.

"Belanja barang kalau kita lihat tahun kemarin dan sekarang lebih bagus tahun ini dibandingkan kemarin. Yang agak memprihatinkan belanja modal. Tapi trennya masih sama tapi setelah dikaji terkait proses pengadaan barang. Kemudian ada masa sanggah, sekarang itu saling tikam, itu yang bikin lama karena ada sanggahan-sanggahan. Jadi tidak bisa ditetapkan sesuai jadwal normal," tukasnya.

(nia/dnl)