Dana Asing Rp 7,29 Triliun Masuk SUN dan Saham

Jakarta - Pada bulan Mei 2010 dana asing sempat keluar dari instrumen keuangan Indonesia termasuk saham dan Surat Utang negara (SUN). Namun sampai 15 Juni 2010, dana asing mulai masuk lagi Rp 7,29 triliun ke dua instrumen tersebut.

Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati mengatakan, selama bulan Mei 2010, dana asing yang keluar (capital outflow) di pasar saham mencapai Rp 1,65 triliun, dan di SUN mencapai Rp 4,04 triliun.

"Namun sampai 15 Juni 2010, terjadi inflow di saham Rp 2,36 triliun, dan SUN Rp 5,23 triliun," ujar Anny dalam jumpa pers di kantornya, Jalan Wahidin Raya, Jakarta, Senin (21/6/2010).

Anny mengatakan, proses pemulihan ekonomi global mulai terlihat dampak positif bagi perekonomian Indonesia. Berdasarkan indikator makro per 15 Juni, rupiah terapresiasi 1,71% dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat 11,7%. Ini menunjukkan keadaan makro ekonomi hingga Juni masih positif.

"Kita bahkan mendapat kenaikan rating. Situasi baik, domestik seluruh proses anggaran dan pembahasan APBN-P berjalan baik," ujarnya.

Anny mengungkapkan keadaan makro tersebut terlihat dari peningkatan ekspor, IHSG, dan rupiah yang menguat, serta inflasi yang relatif rendah.

"Harga minyak relatif cukup baik, rata-rata asumsi tidak akan beda jauh dengan realisasi. Kondisi makro dan dampak global terhadap domestik relatif tidak ada," jelasnya.

Posisi inflasi Januari-Mei 2010 (year to date) tercatat 1,44%, sedangkan year on year tercatat 4,16%, dan month to month 0,29%.

Kementerian Keuangan pun optimis pertumbuhan ekonomi akan sesuai proyeksi, yaitu pada triwulan I-2010 sebesar 5,7% dan proyeksi triwulan II-2010 sebesar 5,9%. "(Akan) didorong investasi dan ekspor," ujarnya.

Berdasarkan data, ekspor sampai April mencapai US$ 12,1 miliar atau naik 42,6% dibandingkan 2009.

"Jadi overall bagus," ungkapnya yakin.

Untuk defisit 2011 diproyeksikan mencapai 1,7%, dengan asumsi yang nyaris tidak bergerak.

"Harga minimum cenderung agak turun, bagaimana inflasi, dan seterusnya. Kami akan lihat lagi posturnya. Prinsipnya, pertama belanja diefektifkan, termasuk belanja ke daerah. Dan kedua, monetary evaluasi yang lebih baik terkait belanja daerah, yang dilakukan Kemdagri dan Bappenas," tutup Anny.

(nia/dnl)