Ketua Klaster Pengembangan Konten Edukasi Hary S. Candra mengatakan, sejak 3 tahun lalu Kemdiknas lebih memilih menggunakan produk impor software atau perangkat lunak program bidang edukasi asal Inggris, Malaysia, dan AS.
Padahal kata Candra, di dalam negeri sudah banyak produk sejenis yang justru lebih berkualitas. Untuk bidang software pelajaran sekolah, Candra mengaku Indonesia cukup terdepan di bidang ini di tingkat dunia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Candra mengaku sampai saat ini pihaknya masih belum mengerti mengapa Kemdiknas melakukan hal seperti itu. Padahal negara lain saja sudah banyak yang memakai produk software edukasi buatan Indonesia.
"Kita sudah ekspor ke 23 negara," katanya.
Ia menjelaskan masalah perilaku Kemdiknas ini sudah ia sampaikan kepada komisi X DPR RI, agar kementerian tersebut mengubah kebijakannya. Namun sampai saat ini belum ada respon.
Dikatakannya pasar software bidang edukasi di Tanah Air cukup besar. Ia memperkirakan pasar dari produk ini mencapai Rp 2 triliun per tahun untuk tingkat Kemdiknas dan dinas-dinas kabupaten di daerah.
"Di kementerian pendidikan nasional saja bisa mencapai Rp 750 miliar," katanya.
Masalah komplain pengusaha lokal terhadap kementerian ini pernah juga disampaikan oleh pelaku produsen mesin perkakas lokal yang merasa produk lokal belum mendapat tempat dalam setiap pengadaan barang dan jasa pemerintah.
(hen/dnl)










































