.webp)
"PLTA ini dibangun oleh PT Badjradaya Sentranusa (PT BDSN) bekerjasama dengan China Huandian Engineering Corporation," kata Ketua Otorita Asahan, Effendi Sirait saat diskusi proyek Asahan di Gedung GBHN DPR RI, Jakarta, Rabu (23/6/2010).
Seperti diketahui, Komisi VII DPR telah meminta kepada pemerintah untuk melarang pengoperasian PLTA Asahan I sebelum audit lingkungan dilakukan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Audit lingkungan tersebut dibutuhkan karena dalam pembangunannya, pembangkit dengan kapasitas 2x90 Megawatt itu belum memiliki dokumen Amdal.
Kementerian LH sendiri juga sudah meminta kepada PT Badzra Daya Swarna Utama sebagai pemilik PLTA itu untuk segera melakukan audit.
Sementara itu, Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi, Kementerian ESDM, J Purwono justru beranggapan berbeda. Menurut dia, berdasarkan aturan yang ada pembangunan PLTA tipe run off river seperti PLTA Asahan 1 memang tidak membutuhkan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), namun cukup dengan menggunakan dokumen usaha kelola lingkungan dan usaha pemantauan lingkungan (UKL-UPL).
Pada kesempatan yang sama, Effendi menyampaikan, potensi hidrolistrik sungai Asahan diperkirakan lebih dari 1.000 MW. Saat ini yang telah dibangun dan dioperasikan oleh PT Inalum adalah PLTA Asahan II dengan kapasitas 604 MW yang telah digunakan untuk memasok listrik ke PPA Kuala Tanjung kapasitas 225.000 ton aluminium per tahun.
Sementara itu, PLTA Asahan III (154 MW) masih dalam proses persiapan pembangunan oleh PT PLN (Persero).
"Dari hasil penelitian yang ada, masih dapat dikembangkan PLTA Asahan IV dan V. Masing-masing dengan kapasitas sebesar 80MW dan 18MW," jelasnya.
(epi/qom)
