Tabung Elpiji Sering Meledak, Pemerintah Keukeuh Banggakan Hemat Subsidi

Tabung Elpiji Sering Meledak, Pemerintah Keukeuh Banggakan Hemat Subsidi

- detikFinance
Minggu, 27 Jun 2010 18:23 WIB
Tabung Elpiji Sering Meledak, Pemerintah Keukeuh Banggakan Hemat Subsidi
Jakarta - Menko Kesra Agung Laksono menyampaikan meski saat ini program konversi minyak tanah ke elpiji diwarnai sering terjadinya tabung elpiji meledak, namun pemerintah telah menghemat subsidi energi. Menurutnya, kasus-kasus meledaknya tabung elpiji merupakan tanggung jawab kepolisian, kementerian ESDM, Kemendag, dan Pertamina.

Ia menilai, wacana kembali pada bahan bakar minyak tanah justru akan semakin memperparah kondisi.

"Kalau kembali ke minyak tanah itu lebih parah, karena dengan program konversi ini penghematan bisa mencapai Rp 30 triliun dan ramah lingkungan," kata Agung saat ditemui di kediamannya Jakarta Timur, Minggu (27/6/2010).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ia menambahkan masalah kasus tabung elpiji yang sering meledak semuanya adalah tanggung jawab polisi, kementerian ESDM, Kemendag, dan Pertamina. Sementara pihaknya hanya mengkordinir alias tidak menangani tugas kementerian.

Pemerintah telah mengidentifikasi sering meledaknya tabung karena adanya kelemahan pada komponen tertentu. Seperti adanya selang yang bocor, tak sesuai standar seperti karet yang dicampur dengan plastik. Selain itu juga ada regulatornya palsu dengan mengunakan label SNI palsu.

"Saya meminta yang memalsukan barang itu agar segera menyetop baik yang memalsukan selangnya atau regulatornya, dan kepolisian segera menindak pabrik yang memproduksi barang  palsu ini," serunya.

Agung juga menekankan pentingnya sosialisasi penggunaan dan perawatan tabung elpiji beserta asesoriesnya kepada masyarakat. Bahkan kalau perlu adanya pemasangan iklam diberbagai media terkait pengunaan tabung yang benar.

Politisi Golkar ini juga mengaku geram pada para pabrik tabung yang masih memproduksi tabung palsu. Ia mendesak agar para pabrikan itu menghentikan produksi tabung ilegal karena tidak menguntungkan dan hanya mencelakai masyarakat umum.

"Polisi juga harus mengawasi dan mengambil tindakan tegas," katanya.

 

 
(hen/dro)

Anda menyukai artikel ini

Artikel disimpan

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Belum ada komentar.
Jadilah yang pertama berkomentar di sini
Hide Ads