.webp)
Demikian disampaikan Ketua Dewan Pertimbangan KADIN Indonesia, Suryo B. Sulisto dalam keterangan tertulisnya yang diterima detikFinance, Senin (28/6/2010).
Menurutnya, Indonesia tidak boleh menjadi lembaga yang hanya sekedar memberikan rekomendasi. Namun harus mempertahankan eksistensinya sebagai satu-satunya representasi dunia usaha Indonesia, yang secara mandiri menjadi solusi bagi hambatan kebijakan dan implementasinya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dengan amanah undang-undang tersebut, posisi KADIN menjadi sangat penting. Kadin juga menjadi kunci bagi implementasi kebijakan. Tiga pilar KADIN, yakni BUMN, Koperasi dan swasta adalah penggerak utama roda perekonomian," ujarnya.
Ia menambahkan, KADIN memiliki pengalaman dan kematangan untuk memahami realitas dan tantangan masa depan dunia usaha. Selain itu, KADIN juga memiliki jaringan, skill dan determinasi untuk mengatasi tantangan itu.
"Dengan potensinya tersebut, KADIN perlu merevitalisasi diri. Memosisikan kembali sebagai motor utama pembangunan yang tidak boleh ditinggalkan pemerintah," lanjut Suryo.
Ia juga berpendapat, Kadin harus menghubungkan setiap perbedaan potensi ekonomi yang ada di Indonesia menjadi satu kekuatan besar untuk memenangkan globalisasi. Termasuk menghubungkan potensi satu daerah dengan daerah lainnya (interconnectivity). Selain itu Kadin dinilainya harus mendorong terciptanya sebuah sistem ekonomi yang adil, di mana yang besar mengayomi yang kecil dan yang kecil mengindahkan yang besar dan keduanya bernaung dalam sebuah kebijakan yang berdimensi jangka panjang.
Secara khusus ia juga meminta agar para pelaku ekonomi untuk berpikir dan bertindak lebih arif. "Harus diakui dengan jujur bahwa kebebasan berpikir dan bertindak yang dinikmati masyarakat saat ini, tidak berlaku dalam perekonomian. Hal ini membuat kita tidak memiliki kearifan untuk menyadari bahwa Indonesia memiliki segalanya untuk lebih maju dari negara-negara tetangga," tambahnya.
Karenanya, sambung Suryo, Kadin memerlukan kepemimpinan yang matang dan berpengalaman dan mampu mengarahkan sikap proaktif dan langkah strategis dalam proses penciptaan dan perubahan kebijakan. Juga visi yang melahirkan strategi untuk meramu potensi-potensi yang berbeda menjadi sebuah kekuatan ekonomi bangsa.
"Pengalaman dan kematangan menjadi faktor yang esensial untuk membentuk visi itu. Bagaimana pengalaman membentuk perspektif yang lebih luas untuk mengidentifikasi persoalan, peluang dan merumuskan solusi yang tepat. Juga membentuk keberanian untuk berada pada posisi yang berhadapan dengan pemerintah bilamana terjadi ketidakadilan dalam perekonomian," papar Suryo.
(dro/dro)
