Chairul Tanjung Siap Usulkan Penghapusan BLT

Makassar - Ketua Komite Ekonomi Nasional (KEN), Chairul Tanjung akan segera menyusun rekomendasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2011. Salah satu konsep usulannya adalah mengubah konsep subsidi yang selama ini diberikan melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Chairul mengaku pihaknya akan memenuhi tuntutan Presiden yang meminta KEN dapat menyelesaikan konsep rekomendasi APBN 2011 pada Desember 2010.

"KEN tengah menyusun rekomendasi APBN yang tidak business as usual. Rekomendasi tersebut akan diberikan kepada Presiden langsung," ujar Ketua KEN Chairul Tanjung ketika ditemui dalam sebuah seminar di Kantor Bank Indonesia, Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (28/06/2010).

Chairul mengungkapkan, dalam rekomendasi APBN tersebut terdapat beberapa hal yang bisa diubah, diantaranya mengenai subsidi.

"Konsep subsidi selama ini memang salah dimana itu diberikan kepada orang miskin," tutur Chairul.

Ia mengatakan, subsidi yang diberikan seperti konsep Bantuan Langsung Tunai (BLT) justru menyebabkan tingkat kemiskinan semakin naik.

"Karena banyak orang yang mengaku miskin karena dikasih bantuan," ungkapnya.

Lebih baik, lanjut Chairul alokasi subsidi tersebut diberikan kepada sektor yang menjanjikan atau dialihkan untuk hal lain.

"Contohnya untuk membangun Indonesia bagian Timur," jelasnya.

Untuk pengajuan konsep baru APBN, Chairul menambahkan, KEN akan menyerahkan konsep tersebut sesuai dengan tenggat waktu yang diberikan yakni di bulam Desember tahun ini.

"Sekarang kami sudah membuat pokja-pokja untuk membahas masing-masing sub dalam APBN," kata dia.

Selain APBN, KEN juga akan membahas mengenai pembiayaan pembangunan khususnya dari perbankan dan non perbankan. Hal tersebut difokuskan untuk pembangunan infrastruktur.

"Karena pembangunan infrastruktur mempunyai 2 sumber dana yakni dari APBN dan mekanisme Public Private Partnership (PPP)," jelasnya.

Ditempat yang sama, pengamat Ekonomi Faisal Basri mengatakan, pembangunan Indonesia bagian Timur memang harus menjadi fokus utama.

"Tidak bisa dicicil. Karena nanti akan tidak maksimal," ujarnya.

Untuk menambah alokasi dorongan pembangunan Indonesia bagian Timur, lanjut Faisal alokasi pembangunan tersebut bisa didapatkan melalui pengalihan dari subsidi listrik dan BBM yang selama ini kian naik.

"Subsidi untuk energi sekarang kan mencapai sekitar Rp 100 triliun. Itu lebih baik untuk mem-push Indonesia bagian Timur," kata dia.

(dru/qom)