RI Selidiki Safeguard Benang dan Tenun Impor

Jakarta - Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) Kementerian Perdagangan sejak 25 Juni 2010 memulai penyelidikan tindakan pengamanan (safeguard) terhadap melonjaknya volume barang impor benang dan kain tenun.

Penyelidikan itu difokuskan pada benang kapas selain Benang Jahit atau Cotton Yarn Other Than Sewing Thread dan Kain Tenunan dari Kapas atau Woven Fabrics of Cotton.

Langkah ini dilakukan  berdasarkan 2 permohonan dari Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) yang mewakili industri dalam negeri untuk melakukan tindakan pengamanan atas kenaikan volume barang impor tersebut.

"Pada tanggal 22 Juni 2010 API telah mengajukan Petisi Safeguard untuk produk benang dan kain dari kapas kepada KPPI. KPPI telah mengumumkan permohonan tersebut pada tanggal 26 Juni 2010," kata Ketua Umum API Ade Sudrajat saat dihubungi Rabu (30/6/2010).

KPPI telah meneliti permohonan tersebut dan menemukan bukti awal yaitu hubungan kausal antara kenaikan volume barang impor Benang Kapas Selain Benang Jahit dengan kerugian serius atau ancaman kerugian serius yang dialami industri dalam negeri pemohon, serta Kain Tenunan dari Kapas kerugian atau bahkan kebangkrutan.
 
"Dalam era perdagangan bebas safeguard adalah sebuah pertahanan pasar dalam negeri yang perlu digunakan manakala pasar dalam negeri mulai memperlihatkan penumpukan stok yang berlebihan," jelas Ade.

Selama ini langkah upaya safeguard berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2002 tentang Tindakan Pengamanan Industri Dalam Negeri Dari Akibat Lonjakan Impor.

Juga Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 84/MPP/Kep/2/2003 tentang Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 85/MPP/Kep/2/2003 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permohonan Penyelidikan Atas Pengamanan Industri Dalam Negeri Dari Akibat Lonjakan Impor.

(hen/dnl)