APBN Bisa Jebol Jika Konsumsi BBM Subsidi Lewat 40 Juta KL

Jakarta - Kementerian Keuangan menyatakan kondisi keuangan negara dalam APBN-P 2010 hanya sanggupi menahan kenaikan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi hingga 40 juta kiloliter (KL) saja. Jika lewat dari itu, APBN bisa jebol.

Pjs Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Agus Supriyanto menyatakan pemerintah akan berusaha menjaga konsumsi BBM bersubsidi agar tidak melewati 40 juta KL tahun ini.

"Kalau bisa kita tahan di 36,7 juta KL, itu sudah bagus. Tapi kalau pun bergerak ke atas sampai 40 juta KL pun masih tahan," ungkap Agus saat ditemui di Kantor Menko Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Rabu (14/7/2010).

Dalam APBN-P 2010, anggaran untuk subsidi BBM telah dinaikkan dari Rp 68,7 triliun di APBN 2010 menjadi Rp 89,3 triliun. Namun, dengan kenaikan konsumsi BBM yang diperkirakan BBM naik hingga 42,5 juta KL diperlukan tambahan subsidi BBM kembali. Namun, Agus belum bisa memberikan perhitungan penambahannya.

Sebelumnya, Badan Anggaran (Baggar) DPR RI menyatakan pemerintah membutuhkan tambahan subsidi sebesar Rp 9,2 triliun dari APBN dengan kenaikan konsumsi BBM hingga 42,5 juta KL seperti perhitungan Pertamina.

"Diperlukan tambahan subsidi sekitar Rp 9,2 triliun," ungkap Ketua Badan Anggaran DPR RI Harry Azhar Azis melalui pesan singkatnya kepada detikFinance, Selasa (13/7/2010).

Harry menyatakan kebutuhan tambahan tersebut tidak bisa sepenuhnya ditutupi oleh cadangan risiko fiskal mengingat anggaran dalam pos ini pada APBN-P 2010 hanya Rp 1,5 triliun. Dengan begitu, pemerintah perlu mengajukan RAPBN-P kedua untuk tahun anggaran 2010 ini.

"Yang jelas, dengan pola APBN-P 2010 tidak ada lagi dana tersedia untuk menambah kekurangan tersebut, artinya pemerintah harus mengajukan lagi APBN-P ke-2 untuk tahun 2010, jika memang diperlukan. Sikap Banggar tentu akan ditentukan oleh rapat Banggar bila ada usulan itu dari pemerintah," tukasnya.

(nia/dnl)