Namun untuk mewujudkan itu semua, menurut Ketua Dewan Pertimbangan KADIN, Suryo B. Sulisto dibutuhkan kebijakan pemerintah yang lebih bersahabat.
"Harus ada sinergi kebijakan yang mendukung iklim usaha. Indonesia itu gudangnya peluang-peluang bisnis. Jadi pertumbuhan 7% bahkan harusnya mampu double digit, minimal 10%," ungkap Suryo di sela-sela pengukuhan KADIN Daerah Propinsi Maluku di Swiss-Belhotel Sabtu (18/7/2010) malam.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sebagai propinsi kepulauan, bersama tujuh propinsi lain, justru pengembangan yang dapat optimal adalah kekayaan maritim yang melimpah. Sayang ada perda-perda yang kurang menciptakan iklim investasi," ungkapnya.
Ada hal lain juga yang menjadi permasalahan klasik, ketersediaan infrastruktur dan sumber energi listrik. Seperti Maluku yang 90% wilayahnya tertutupi perairan. Aksesibilitas dan pasokan energi menjadi elemen penting dalam meningkatkan produktifitas masyarakat Maluku.
"Dengan sarana pelabuhan yang memadai akan diikuti peningkatan frekuensi pelayaran antar pulau, maka lalu lintas barang dan jasa semakin lancar," papar Suryo.
Bahkan kata Ketua KADIN, Adi Tahir infrastruktur adalah tanggungjawab pemerintah dan harus diselesaikan segera.
"Ini adalah output agar kita dapat bersaing. Saat ini negara kita infrastrukturnya jauh dari kebutuahan, tapi butuh waktu jadi berbarengan saja," tutur Adi.
(wep/ang)











































