Pengusaha Sambut Dingin 'Gertakan' SBY

Jakarta - 'Gertakan' Presiden SBY terhadap para pengusaha yang menaikkan harga di luar kepatutan dinilai normatif. Bahkan hal tersebut terkesan menggunakan bahasa yang bersayap dan belum jelas apa tindakannya.

"Itu bahasa bersayap, tindakanya seperti apa?," kata Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia Ade Sudrajad saat ditemui di sela-sela acara rapat 32 Asosiasi dengan Komisi VI DPR-RI, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (19/7/2010).

Bahkan dengan sinis, Ade menyatakan pernyataan yang dilontarkan oleh Presiden SBY sebenarnya ditujukan kepada PLN sebagai sebuah perusahaan agar jangan menaikkan harga atau tarif TDL di luar kepatutan.

"Justru pernyataan itu untuk PLN yang menaikkan tarif tak patut, bukan pengusaha secara umum," ujarnya.

Ia menambahkan dalam kondisi saat ini tidak mungkin pelaku usaha menaikan harga yang sangat tinggi. Maklum saja, perdagangan bebas China bakal siap menghantam pengusaha lokal jika menaikan harga di luar kepatutan.

"Presiden menyampaikan sesuatu yang umum dan normatif," katanya.

Setali tiga uang dengan Ade, Sekjen Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Ngadiran mengungkapkan ancaman peringatan dan tindakan dari presiden sangat klise. Dalam prakteknya untuk melakukan penindakan tak semudah dengan teori.

"Jangan asal ngomong, mohon maaf. Jabatan boleh presiden nanti diketawain rakyat," ungkap Ngadiran.

Sebelumnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyatakan tidak segan-segan menindak perusahaan-perusahaan yang seenaknya sendiri menaikkan harga produksi. Inspeksi mendadak (sidak) pun akan dilakukan SBY untuk antisipasi kenaikan harga pasca-kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL).

"Saya tidak segan-segan memberi peringatan bagi mereka yang tidak punya hati, menaikkan harga produksi dengan harga di luar kepatutan," kata SBY.

Hal tersebut dia sampaikan saat membuka rapat terbatas yang membahas masalah fiskal dan APBN di Kantor Presiden, Jl Veteran, Jakarta, Senin (19/7/2010).

"Saya akan meninjau langsung nanti, sebuah perusahaan industri," imbuh SBY.
(hen/dnl)