Demikian disampaikan Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang Tata Ruang dan Lingkungan, Ahmad Hariyadi, di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jalan Diponegoro, Jakarta, Jumat (23/7/2010).
"MRT ini diharapkan bisa mengangkut ribuan melebihi kapasitas bus yang hanya 50-150 orang bolak-balik, jadi diharapkan bisa mengatasi macet," ujarnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Mengenai pembiayaan proyek MRT ini, lanjut Ahmad, akan dipenuhi dari gabungan antara pemerintah pusat dan daerah dengan komposisi pemerintah pusat sebesar 42% dan Pemrov DKI Jakarta sebesar 58%. Ahmad mengakui, pembiayaan dari pemerintah pusat akan diperoleh dari pinjaman proyek dari JICA (Japan International Cooperation Agency).
"MRT pendanaannya dari pinjaman JICA kepada Pemerintah Pusat, diteruskan ke Pemprov DKI, jadi rasionya 58% DKI, Pemerintah Pusat 42%," ungkapnya.
Sambil menunggu terealisasinya proyek kereta bawah tanah tersebut, Pemprov DKI berjanji untuk mengoptimalkan penggunaan bus transjakarta (busway) setidaknya mengurangi kemacetan di Jakarta. Yaitu dengan segera mengoperasikan koridor 9-10 bus Transjakarta pada triwulan IV tahun ini.
"Untuk busway sebagai program transisi sambil menunggu MRT selesai. Koridor 9-10 akan mulai beroperasi pada triwulan terakhir tahun ini," tandasnya.
Sebagaimana diketahui, Pemprov DKI Jakarta sudah merencanakan proyek MRT sejak Juli 2004 lalu diawali dengan MoU Dephub dan Pemprov DKI, namun ternyata baru bisa direalisasikan pada tahun 2011 mendatang karena pendanaannya sudah siap.
Pada 2010 ini, Ahmad menyatakan, desain awal MRT bisa diselesaikan, sedangkan 2011 akan dimulai tender, dan akhir 2011 bisa dimulai konstruksinya. Rencananya, proyek MRT ini akan dikembangkan hingga Tangerang dan Bekasi.
(nia/dnl)











































