RI Minta DP Ganti Rugi US$ 5 Juta ke Perusahaan Thailand

Jakarta - Pemerintah Indonesia meminta uang muka (down payment/DP) pembayaran ganti rugi tumpahan minyak mentah di Laut Timor oleh operator ladang minyak Montara milik PT TEP Australasia senilai US$ 5 juta. Saat ini total kerugian secara jangka panjang masih dihitung pemerintah.

Menteri Perhubungan Freddy Numberi menyatakan pihaknya telah melakukan pertemuan dengan perusahaan asal Thailand tersebut di Perth, untuk membahas soal pergantian ganti rugi yang ditanggung masyarakat Indonesia akibat tumpahan minyak tersebut.

"Kemarin kami sudah meminta US$ 5 juta untuk DP-nya. Sekarang Ini masih diproses, mudah-mudahan kalau mereka setuju bisa dipakai untuk recovery awal yang langsung kepada masyarakat," Freddy Numberi dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (27/7/2010).

Dalam pertemuan tersebut, lanjut dia, pada prinsipnya perusahaan tersebut setuju untuk memberikan ganti rugi akan diberikan dengan catatan bahwa validasi data harus kredibel.

"Kita setuju bahwa data yang diberikan betul-betul valid agar tidak berkesan mencari kesempatan. Jadi kita  harus hitung ini dengan baik semuanya," ujar Freddy.

Freddy memaparkan, berdasarkan perhitungan sementara oleh tim pemerintah menyebutkan kerugian langsung dari tumpahan minyak tersebut mencapai Rp 289 miliar, dimana Rp 42 miliar diantaranya merupakan kerugian langsung kepada masyarakat.

Angka ini jauh lebih rendah dari perhitungan yang dilakukan oleh LSM daerah setempat yang memperkirakan kerugian dari tumpahan minyak tersebut sekitar Rp 806.168 miliar. Kerugian itu memperhitungkan ekosistem terdampak dan upaya pemulihannya, seperti komoditas perikanan, budidaya rumput laut, terumbu karang, vegetasi mangrove, padang lamun, daerah spawning ground, nursery ground and feeding serta penurunan pendapatan masyarakat pesisir.

"Perkiraan kita juga sama kalau kita hitung dengan environment kondisi pemulihan jangka panjang dan itu nilainya tersendiri dan bisa melebihi dari angka itu dan bisa mencapai Rp 1 triliun lebih. Jadi ini mesti diperhitungkan dengan tepat sebelum diajukan," paparnya.

(epi/qom)