Norwegia Nilai RI Paling Nurut Soal Pengurangan Emisi

Jakarta - Norwegia menilai Indonesia sebagai 'good boy' dalam pelaksanaan program pengurangan emisi akibat penggundulan dan degradasi hutan (REDD+). Negara itu merasa puas atas realisasi hibah sebesar US$ 1 miliar kepada Indonesia untuk program lingkungan tersebut.

Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa menyampaikan berdasarkan laporan dari Duta Environment Rahmat Witoelar, Indonesia dikatakan sebagai negara yang berhasil mengurangi degradasi dan deforesasi hutan hingga 75%.

"Pandangan internasional terhadap Indonesia, dilaporkan Rahmat Witoelar sebagai Duta Environment, kita melaporkan bahwa dalam satu pertemuan internasional yang sangat prestisius, dari 5 negara yang dilihat maka Indonesia dikategorikan negara yang sangat serius dan berhasil dalam mengurangi degradasi dan deforesasi hutan sampai 75%," ujar Hatta saat ditemui di kantornya, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Rabu (28/7/2010).

Dengan hasil seperti itu, Hatta menyatakan banyak negara lain di luar Norwegia untuk turut membantu pemerintah Indonesia melaksanakan program tersebut.

"Itu membuat kepercayaan dunia internasional bahwa Indonesia serius memiliki rencana aksi. Dan itulah yang membuat banyak negara di dunia sekarang di samping Norwegia ingin memberikan debt swap tadi," ujarnya.

Oleh karena itu, Hatta menyatakan pemerintah memutuskan pembentukan lembaga keuangan untuk menangani dana yang mengalir ke dalam negeri terkait perubahan iklim.

Hingga saat ini, kata Hatta, pemerintah sudah mengumumkan kepada seluruh lembaga keuangan untuk melakukan persiapan-persiapan. Dari sekian banyak lembaga keuangan kata Hatta, sudah ada lima kandidat bank swasta yang akan dicalonkan untuk mengelola anggaran tersebut. Termasuk salah satu yang sudah bisa dipastikan yaitu Bank Mandiri.

"Kalau untuk tim-nya sendiri sudah dibentuk, di sana ada Menteri Keuangan. Untuk sekarang saya belum bisa sebutkan bank swasta yang akan mengelolanya. Yang sudah jelas salah satunya  adalah Bank Mandiri," ungkapnya.

Hatta menyatakan lembaga keuangan itu ditargetkan selesai sebelum Oktober 2010. Lembaga keuangan tersebut berfungsi untuk menampung anggaran dari negara-negara donor terkait bantuan untuk perubahan iklim di Indonesia.

"Ini bukan hanya dari Norwegia saja, namun dari semua negara yang melakukan hibah atau memberikan donor," tambahnya.

Untuk itu, lanjut Hatta, pemerintah akan membenahi institusi dalam negeri, termasuk menata lembaga keuangan dan memantapkan rencana aksi nasional terkait perubahan iklim yang harus dijadikan Peraturan Presiden (Perppres).

"Progresnya kita sudah lihat, ini untuk mengukur agar pada tahun-tahun setelahnya terjadi penurunan emisi karbon,” katanya.

Sementara itu, untuk mencapai target pengurangan emisi karbon 26% pada 2020, pemerintah kata Hatta, pemerintah sudah mempersiapkan lima daerah untuk moratorium lahan gambut.

"Basisnya propinsi, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Papua, Jambi dan Riau," ujarnya.

Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan menilai program pengurangan emisi akibat penggundulan dan degradasi hutan (REDD+) sudah berjalan dengan baik. Hal ini membuktikan adanya upaya serius pemerintah menyelamatkan lingkungan.

"Kita sebenarnya sudah melakukan moratorium sebelum perjanjian di 2011 dengan Norwegia, kita good boy," tukasnya.

(nia/dnl)