Aturan Berubah-ubah, IPA Curhat ke Wapres

Jakarta - Kalangan industri perminyakan dari Indonesian Petroleum Association (IPA) mengeluhkan kebijakan peminyakan yang berubah-ubah. Mereka meminta ada kepastian hukum dan percepatan izin eksplorasi dari pemerintah.

"Mereka mengharapkan ada kepastian di dalam satu usaha jangan sampai berubah-ubah dalam hal policy. Saya kira itu normal, yang berkaitan dengan cost recovery, supaya ada capping (batas atas)," ujar Menteri Kordinator Bidang Perekonomian, Hatta Rajasa kepada wartawan usai mendampingi Wapres Boediono bertemu IPA di Kantor Wapres, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Kamis (29/7/2010).

Hatta mengatakan, IPA meminta kepastian hukum karena niat investasi sangat besar. Terlebih saat ini, ekplorasi ladang minyak sudah memasuki lautan yang dalam.

"Apalagi penemuan-penemuan baru sudah memasuki lautan yang dalam, ini membutuhkan capital insentif," ucap Hatta.

Sejumlah temuan-temuan ladang minyak yang kini membutuhkan eksplorasi diantaranya di daerah Selat Makassar, Perairan Kalimantan, dan sejumlah tempat di Indonesia Timur. Hatta memaparkan jika untuk mengekplorasi minyak di kawasan ini, harus menembus kedalaman laut 3.000 meter.

Lebih lanjut Hatta mengatakan, mendengar keluhan dari IPA, Wapres Boediono berjanji akan mempelajari keluhan dari IPA. Wapres berjanji akan mencari solusi yang terbaik untuk menjaga iklim investasi kita.

"Wapres akan mempelajari itu. ESDM dan BP migas diminta mencari solusi yang terbaik untuk menjaga iklim investasi kita," terang Hatta.

"Kita juga akan berusaha mempercepat izin, orang sudah mengeksplorasi gas tapi  izinnya lama," tambah Hatta.

(gun/ang)