Tarik 45 Juta Paket Elpiji!

Jakarta - Pemerintah didesak untuk segera menarik 45 juta paket perdana elpiji 3 kilogram yang saat ini sudah beredar di masyarakat. Penarikan harus segera dilakukan sebelum korban berjatuhan lagi.

"Tarik 45 juta tabung beserta aksesorisnya. Apa kita mau tunggu korban terus berjatuhan? Karena kita tidak tahu kapan tabung-tabung ini akan meledak," ujar pengamat kebijakan publik Agus Pambagio dalam diskusi di Megawati Institute, Jalan Proklamasi 53, Jakarta Pusat, Kamis (29/7/2010).

Menurut dia, pemerintah harus menarik seluruh tabung tersebut dan menggantinya dengan yang baru. Biaya yang dikeluarkan untuk pergantian tersebut harus menjadi tanggung jawab pemerintah karena program konversi minyak ke elpiji 3 kilogram merupakan kebijakan yang dibuat pemerintah.

"Biayanya harus dari pemerintah, karena mereka kan yang paksa rakyat beralih ke elpiji 3 Kg," jelas Agus.

Untuk penarikan paket perdana tersebut dibutuhkan peran serta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) karena dengan otoritasnya ia bisa menugaskan camat dan lurah untuk mempercepat proses penarikan 45 juta paket perdana elpiji tersebut.

"Sekarang jangan cuma rapat-rapat saja. Tapi buktinya belum ada hasilnya," kritiknya.

Ia memaparkan sumber masalah utama terjadinya insiden ledakan 3 kilogram adalah belum adanya studi kelayakan terhadap kondisi sosial dan budaya masyarakat pada saat awal program tersebut diterapkan.

"Belum adanya studi kelayakan soal itu. Adanya ekonomi terus. Padahal waktu saya sudah sampaikan kalau perubahan cara memasak dari menggunakan minyak tanah ke elpiji sulit sekali dipahami," jelasnya.

Anggota Komisi XI DPR, Komarudin Syam mendukung usulan Agus tersebut. Menurut dia, meskipun dari sisi anggaran program konversi ini telah membantu penghematan subsidi, namun kecelakaan yang bisa menghilangkan nyawa orang tidak dapat dihitung dengan uang yang dihasilkan.

"Tarik yang 45 juta itu. Pemerintah harus berani anggarkan biaya pergantiannya karena selama ini pemerintah sudah nikmati  penghematan subsidi Rp 22 triliun dalam setahun," tegasnya.

Sementara anggota Komisi VII DPR, Ismayatun menyarankan agar yang ditarik pemerintah hanya 9 juta tabung yang tidak memenuhi standar nasional Indonesia (SNI).

"9 juta saja yang ditarik. Tapi quality control-nya yang harus dijaga," sarannya.


(epi/qom)