Kepala PIP Saritaon Siregar menyatakan ada 13 proyek tersebut siap untuk dievaluasi untuk mendapatkan pembiayaan tersebut. Ketiga belas proyek tersebut adalah:
- PT Nindya Karya. Proyek: Bendungan Gintung dan Batang Anai senilai Rp 29 miliar.
- PT. Brantas Adipraya. Proyek: Bendungan dan Jalan (bundle) senilai Rp 100 miliar.
- PT Krakatau Tirta Industri. Proyek: Instalasi pengolahan air dan distribusinya senilai Rp 248 miliar.
- Pemkot Bau-Bau. Proyek: Rumah Sakit Umum senilai Rp 56 miliar.
- PT Wijaya Karya Tb. Proyek: Terminal Gas Tanjung Sekong senilai Rp 50 miliar.
- PT Sakti Mas Mulia. Proyek: PLTU di Ambon senilai Rp 80 miliar.
- PT Nindya Karya. Proyek: Jalan Molibagu, Sulawesi Utara senilai Rp 19 miliar.
- PT Nindya Karya. Proyek: Jalan Jeneponto Sulawesi Selatan senilai Rp 40 miliar.
- PT Hutama Karya. Proyek: PLTU Jeneponto Sulawesi Selatan senilai Rp 100 miliar.
- PT Nindya Karya. Proyek: Dermaga Telu Lamong, Jawa Timur senilai Rp 50 miliar
- PT Rekayasa Industri. Proyek: Pengembangan pupuk kaltim V senilai Rp 45 miliar.
- PT Jasa Marga Tbk. Proyek: Tol Ruas Porong Gempol senilai Rp 1,3 triliun.
- Pemkab Kota baru. Proyek: Rumah sakit Umum senilai Rp 130 miliar.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Saat ini, PIP sedang melaksanakan penilaian kelayakan dan risiko beberapa proyek senilai total Rp 3,792 triliun antara lain pendirian anak perusahaan PIP yaitu PT Indonesia Green Investment (Persero) sebagai komitmen PIP dalam program climate change dengan nilai investasi Rp 1 triliun.
PIP juga menjadi pelaksana penyaluran soft loan untuk PT PLN sebesar Rp 7,5 triliun. Walaupun harus diakui, pembiayaan yang dilakukan PIP berjalan lambat karena adanya beberapa kendala.
"Masalah hukumnya dan masalah kerugiannya, dan beberapa infrastruktur yang belum terbangun dengan baik," ujarnya.
Oleh karena itu, Soritaon menyatakan perlunya upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan yang menganggu kelincahan PIP seperti aspek pengambilan keputusan, SOP, revisi regulasi dan kelembagaan, fungsi, strategi investasi, pendampingan dalam pelaksanaan investasi dan dukungan sarana dan prasana.
(nia/dnl)










































