Perusahaan Migas 'Dipaksa' Pakai Garuda

Jakarta - Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) meminta Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) mengutamakan maskapai pelat merah ketimbang maskapai swasta dalam kegiatan operasinya. Pemerintah mengaku tidak akan mencairkan klaim cost recovery biaya tiket pesawat perusahaan migas jika menggunakan maskapai lain selain PT Garuda Indonesia.

Demikian hal itu diungkapkan oleh Wakil Kepala BP Migas Hardiono di Hotel Darmawangsa, Jakarta, Jumat (6/8/2010).

"Enggak ada salahnya kan pemerintah ingin mengembangkan kapasitas yang dimiliki Indonesia dengan ketentuan itu," ujarnya.

Ia mengatakan, desakan untuk menggunakan maskapai milik negara itu agar Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bukan berasal dari sektor industri minyak dan gas bisa ikut berkembang.

Menurutnya, jika pada salah satu rute penerbangan dilayani oleh Garuda, maka sebaiknya KKKS memilih Garuda. Namun, jika yang terjadi sebaliknya, KKKS boleh memilih maskapai lainnya.

Selama ini, Garuda memang masih memiliki keterbatasan rute untuk penerbangan ke luar negeri, namun untuk domestik sudah hampir seluruhnya dilayani.

"Jadi para petinggi KKKS yang ingin bepergian ke setiap provinsi di dalam negeri sebaiknya mengutamakan Garuda," jelasnnya.

Ia mengatakan, selama ini kota yang menjadi rute penerbangan yang tertuang dalam klaim cost recovery KKKS rata-rata Italia, Perancis, Inggris, dan Amerika Serikat. Ia berharap dengan rencana Garuda untuk membuka rute ke kota-kota tersebut, diharapkan KKKS bisa memanfaatkan hal itu.

"Kota-kota itu kan menjadi markas perusahaan-perusahaan migas yang sekarang ada di Indonesia," ujarnya.

Menurutnya, selain mengutamakan Garuda, ia juga meminta PT Dirgantara Indonesia (PTDI) untuk menyediakan helikopter sewa bagi perusahaan KKKS. Selama ini, untuk operasi lepas pantainya, KKKS selalu menyewa helikopter dari luar negeri.

"Sekarang ini saya dengar sudah ada KKKS yang mau sewa dari PTDI," tambahnya.

(ang/dnl)